Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mengungkapkan data terkait krisis tenaga pengajar di wilayahnya. Saat ini, tercatat kekurangan sekitar 1.100 guru untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan ulang guna mencari solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di lapangan.
Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, menjelaskan bahwa saat ini jumlah tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, mencapai 11.000 orang. Meski angka tersebut tergolong besar, jumlah ini masih defisit sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal. Wilayah selatan Cianjur menjadi daerah yang paling terdampak, dengan rata-rata kekurangan dua hingga empat guru di setiap sekolah.
Ruhli memaparkan bahwa fenomena kekurangan guru ini dipicu oleh berbagai faktor alami seperti masa pensiun guru, angka kematian, hingga perpindahan tugas ke daerah lain. Dinamika ini menyebabkan kekosongan posisi yang tidak bisa segera diisi karena adanya regulasi ketat terkait pengangkatan tenaga honorer baru yang saat ini dilarang oleh pemerintah pusat.
Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Disdikpora Cianjur terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta bagian organisasi terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan usulan kebutuhan guru dapat tersampaikan ke tingkat pusat, mengingat kewenangan pengangkatan ASN sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Krisis tenaga pendidik ini berdampak langsung pada kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Ruhli menegaskan bahwa optimalisasi pendidikan menjadi terganggu, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam mengisi kekosongan tenaga pengajar agar mutu pendidikan tetap terjaga.
Selain tantangan kekurangan guru, Disdikpora Cianjur juga menghadapi persoalan infrastruktur berupa kerusakan pada seribuan ruang kelas. Keterbatasan anggaran APBD memaksa pihak dinas untuk mencari alternatif pendanaan, termasuk melalui bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperbaiki sarana pendidikan di wilayah tersebut.