Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Banten, mengambil langkah strategis untuk mengamankan sektor pertanian daerah dengan mengoptimalkan penggunaan 600 unit mesin pompa air. Bantuan pemerintah yang telah disalurkan sepanjang tahun 2023 hingga 2024 ini ditujukan bagi kelompok tani guna memitigasi risiko gagal panen akibat ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda wilayah tersebut.
Kepala DKPP Kabupaten Serang, Suhardjo, menegaskan bahwa seluruh sarana pengairan yang telah dibagikan harus segera disiagakan di lapangan. Menurutnya, pemanfaatan mesin pompa secara maksimal menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas debit air di lahan pertanian masyarakat, terutama saat memasuki fase krusial pertumbuhan tanaman padi.
Selain memaksimalkan infrastruktur pompa, DKPP juga menekankan pentingnya bagi para petani untuk segera melakukan percepatan siklus tanam. Dengan memanfaatkan sisa curah hujan yang masih ada saat ini, petani diharapkan dapat memulai masa tanam lebih awal agar fase pertumbuhan padi yang membutuhkan banyak air dapat terlewati sebelum puncak musim kemarau tiba.
Suhardjo menjelaskan bahwa strategi percepatan tanam ini merupakan solusi preventif yang sangat efektif. Harapannya, ketika puncak musim kering datang, tanaman padi sudah memasuki masa pengisian bulir atau bahkan siap panen, sehingga risiko kekeringan yang berdampak pada puso dapat diminimalisir secara signifikan bagi para petani di Kabupaten Serang.
Para petani juga diimbau untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di wilayah masing-masing. Koordinasi ini dianggap krusial agar setiap kendala teknis terkait pengelolaan air dan jadwal tanam dapat segera diidentifikasi dan diberikan solusi oleh tim ahli sebelum kerusakan lahan terjadi.
Hingga saat ini, DKPP memastikan kondisi pertanian di Kabupaten Serang masih dalam keadaan terjaga dan belum ada laporan lahan yang mengalami kerusakan akibat kekeringan. Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah setempat juga telah mengajukan bantuan infrastruktur pertanian seluas 1.599 hektare kepada pemerintah pusat, yang mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sumur bor, serta revitalisasi embung untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap stabil di masa depan.