Komisi IX DPR RI secara resmi mendesak pemerintah untuk melakukan audit komprehensif terhadap kondisi fasilitas pengungsian korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dorongan ini muncul menyusul temuan mencengangkan bahwa angka kematian pengungsi justru jauh melampaui jumlah korban yang meninggal akibat guncangan gempa secara langsung.
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 94 warga meninggal dunia selama masa pemulihan di pengungsian. Angka ini kontras dengan jumlah korban meninggal akibat dampak langsung gempa yang tercatat sebanyak 48 jiwa. Jika ditotal, bencana ini telah merenggut 142 nyawa, sebuah angka yang menuntut evaluasi serius terhadap manajemen krisis yang diterapkan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan keprihatinan mendalam atas disparitas data tersebut. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan indikator kuat adanya kegagalan dalam pengelolaan tempat penampungan sementara. Fasilitas yang seharusnya menjadi zona aman bagi penyintas justru menjadi titik rentan yang memicu masalah kesehatan baru bagi warga terdampak.
Audit yang diminta DPR mencakup evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan kesehatan, ketersediaan sanitasi, hingga kecukupan gizi bagi warga di pengungsian. Charles menekankan bahwa pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta BNPB harus segera melakukan inventarisasi masalah di lapangan untuk menghentikan tren kenaikan angka kematian tersebut.
Besarnya jumlah korban di pengungsian sering kali disebabkan oleh minimnya akses terhadap layanan medis dasar dan buruknya kondisi lingkungan penampungan sementara. Dalam banyak kasus bencana di Indonesia, kepadatan pengungsi tanpa sistem sanitasi yang memadai sering memicu penyebaran penyakit menular yang fatal bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.
Ketimpangan data antara korban langsung dan korban di pengungsian menjadi alarm bagi sistem manajemen bencana nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar kesehatan masyarakat yang ideal, sehingga fase pemulihan justru menjadi ancaman baru bagi keselamatan warga.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperbaiki situasi ini. Selama ini, ego sektoral antarlembaga kerap menjadi penghambat distribusi bantuan kesehatan yang cepat dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk memastikan setiap pengungsi mendapatkan penanganan medis yang layak tanpa harus menunggu kondisi mereka memburuk.
Analisis terhadap tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi perbaikan protokol penanganan darurat di masa depan. Pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap kapasitas hunian sementara agar tidak terjadi penumpukan yang tidak sehat. Pemanfaatan teknologi pemantauan kesehatan secara real-time di titik-titik pengungsian bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kematian.
Charles menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat statistik kematian yang terus bertambah. Langkah korektif harus diambil sesegera mungkin agar tidak ada lagi nyawa yang melayang hanya karena pengelolaan pengungsian yang kurang ideal. Pelayanan kesehatan yang prima adalah hak dasar setiap penyintas bencana yang harus dipenuhi oleh negara.
Ke depannya, standarisasi pengungsian harus mencakup aspek lingkungan yang lebih higienis dan dukungan psikososial yang kuat. Pemerintah daerah perlu didorong untuk lebih proaktif dalam memantau kondisi kesehatan warga secara berkala, bukan sekadar menyediakan tempat berteduh. Tanpa perbaikan sistemik, setiap bencana besar di Indonesia akan selalu menyisakan risiko kematian sekunder yang sebenarnya bisa dicegah.
Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah transparansi hasil audit tersebut agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah bantuan dan setiap sumber daya medis yang dikerahkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mengelola fase pascabencana ini.
Secara keseluruhan, audit ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa mereka yang bertahan hidup setelah bencana besar. Indonesia sebagai negara yang rawan bencana harus memiliki sistem mitigasi pascabencana yang lebih tangguh dan berorientasi pada keselamatan kesehatan warga di atas segalanya.