Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai Indonesia tidak boleh diam menghadapi eskalasi ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu, politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa Jakarta harus konsisten menyuarakan penghentian serangan serta mendorong semua pihak menahan diri. Menurutnya, tidak ada persoalan internasional yang terselesaikan melalui perang berkepanjangan.
Rizal memperingatkan bahwa konflik terbuka antara kedua negara tersebut berpotensi memperburuk lanskap geopolitik dunia. Dampak nyatanya sudah terasa di sektor ekonomi global, mulai dari terganggunya rantai pasok hingga melonjaknya harga energi yang pada gilirannya menimbulkan tekanan pada perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Dia menekankan bahwa diplomasi harus menjadi pilihan utama demi menjaga stabilitas dan melindungi nyawa sipil.
Latar belakang desakan ini adalah serangkaian serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir dan militir Iran yang terjadi dalam pekan terakhir. Washington mengklaim tindakan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap program nuklir Tehran yang dinilai mengancam keamanan regional. Namun, Iran menolak tuduhan itu dan membalas dengan meluncurkan rudal ke pangkalan AS di wilayah Timur Tengah, memicu ketakutan perang total di kawasan yang sudah rapuh.
Kondisi ini mengingatkan pada krisis Teluk pada 2019 hingga 2020, ketika ketegangan AS-Iran hampir memicu konfrontasi militer penuh. Perbedaan kali ini, keterlibatan milisi pro-Iran di Iraq, Suriah, Yaman, dan Lebanon menciptakan jaringan proxy yang jauh lebih kompleks. Setiap titik api kecil berpotensi memantik ledakan besar yang sulit dikendalikan.
Bagi Indonesia, dampak ekonomi menjadi perhatian utama. Sebagai negara impor neto minyak dan gas, kenaikan harga energi global langsung mengikis daya beli rakyat dan memperbesar defisit anggaran. Data Bank Indonesia menunjukkan setiap kenaikan $10 per barel minyak mentah mampu menambah beban subsidi energi hingga Rp 15 triliun per tahun. Gangguan aliran tanker di Selat Hormuz — di mana 20% pasokan minyak dunia lewat — akan memperparah situasi.
Di sisi lain, Indonesia memiliki modal diplomatik yang tidak dimiliki banyak negara. Sebagai anggota non-tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 lalu, Jakarta terbiasa memfasilitasi dialog di forum multilateral. Amanat UUD 1945 alinea ke-4 yang memerintahkan ikut melaksanakan ketertiban dunia berbasis kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial memberikan landasan hukum yang kuat untuk intervensi damai ini.
Rizal menyarankan agar Indonesia bersama PBB dan negara-negara sahabat mengajak Washington dan Tehran duduk di meja perundingan. Gencatan senjata harus diwujudkan sebelum korban jiwa semakin bertambah. Dia mengingatkan bahwa dalam setiap perang, rakyat sipil selalu menjadi pihak paling menderita — tidak hanya soal nyawa, tapi juga krisis kemanusiaan, pengungsian massal, dan ketidakpastian global yang berkepanjangan.
Kendati demikian, tantangan diplomatiknya tidak ringan. AS di bawah administrasi saat ini cenderung unilateral dan skeptis terhadap institusi multilateral. Iran pun telah kehilangan kepercayaan pada komitmen Barat sejak penarikan diri AS dari JCPOA pada 2018. Indonesia harus berjalan di kawat tebal: menegur kekerasan tanpa terlihat memihak, sambil menjaga hubungan strategis dengan kedua belah pihak.
Sementara itu, Komisi I DPR juga menyoroti isu terkait nasib empat WNI yang ditahan di Somalia serta dugaan penyiksaan WNI oleh Israel yang didesak dilaporkan ke Pengadilan Pidana Internasional. Hal ini menunjukkan konsistensi parlementer dalam mendorong perlindungan warga negara di luar negeri sekaligus menegakkan hukum humaniter internasional.
Ke depan, langkah konkret yang diharapkan adalah pengiriman utusan khusus atau peran aktif Menlu Sugiono di forum ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Indonesia bisa mengusulkan mekanisme verifikasi nuklir transparan di bawah pengawasan IAEA sebagai jembatan kepercayaan. Sejarah mencatat, diplomasi sabar Indonesia pernah berhasil menyelesaikan konfrontasi Ambalat dengan Malaysia dan konflik Timor-Leste — bukti bahwa jalan damai bukan sekadar slogan.
Perang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dunia membutuhkan perdamaian, bukan eskalasi konflik. Pesan Rizal itu bukan hanya retorik parlementer, tapi panggilan nyata bagi Indonesia untuk memenuhi peran sejarahnya sebagai pembawa damai di tengah gejolak kekuatan besar.