Wacana mengenai persyaratan dukungan partai politik bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden kembali menjadi sorotan di parlemen. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, meluruskan bahwa diskusi yang berkembang di DPR terkait RUU Pemilu mengarah pada syarat minimal dukungan dari dua partai politik peserta pemilu, bukan sekadar dua fraksi di parlemen.
Penjelasan ini menjadi krusial mengingat adanya kerancuan informasi di tingkat koalisi pemerintahan. Menurut Said, skema yang diusulkan memungkinkan partai politik yang lolos verifikasi KPU, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak, untuk mengajukan calon. Diskusi ini masih bersifat informal karena pembahasan formal di Komisi II DPR belum dimulai.
Langkah ini merupakan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. MK menilai syarat lama tersebut membatasi hak konstitusional warga negara dan menciptakan polarisasi politik yang tajam.
Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, MK memberikan mandat kepada legislatif untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak namun tetap memberikan ruang bagi calon alternatif. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya berbagai usulan teknis di lingkungan partai-partai politik.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan dukungan terhadap wacana minimal dua partai pendukung. Ia memandang usulan tersebut sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan semangat putusan MK.
Senada dengan itu, Mardani Ali Sera dari PKS menegaskan bahwa selama aturan yang dirancang tidak melanggar putusan MK yang sudah final dan mengikat, maka penormaan alternatif tersebut merupakan hak konstitusional DPR dalam menyusun undang-undang.
Namun, perdebatan tidak berhenti pada ambang batas bawah. Fraksi PDIP di DPR mulai mengusulkan adanya batas atas jumlah dukungan partai politik. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kompetisi yang sehat dengan menghadirkan setidaknya tiga hingga empat pasangan calon dalam pemilihan presiden.
Deddy dari Fraksi PDIP menjelaskan bahwa tanpa adanya batas atas, potensi munculnya hanya dua pasangan calon tetap terbuka lebar. Mengingat dominasi koalisi pemerintah yang kuat di parlemen, regulasi yang mengatur persentase dukungan maksimal, misalnya pada kisaran 25 hingga 30 persen, dianggap sebagai solusi logis.
Said Abdullah menambahkan bahwa opsi batas atas ini sangat masuk akal untuk menjaga keseimbangan. Ia mengusulkan skema ideal di mana pasangan calon didukung minimal dua partai dan maksimal empat partai politik, sehingga kontestasi tidak terjebak pada polarisasi dua kutub yang selama ini dianggap merugikan demokrasi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana ini dengan catatan bahwa pihaknya telah mendengar usulan mengenai dukungan minimal dua fraksi. Meskipun demikian, NasDem menyatakan kesiapan untuk mengikuti alur pembahasan RUU Pemilu yang sedang dirancang oleh DPR.
Publik saat ini menanti bagaimana DPR akan merumuskan aturan main yang mampu menjembatani keinginan untuk menghadirkan calon alternatif dengan kebutuhan akan stabilitas politik nasional. Rekayasa konstitusional ini akan menentukan wajah demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Ke depan, pembahasan RUU Pemilu diprediksi akan menjadi salah satu agenda paling strategis di parlemen. Penentuan angka pasti terkait batas bawah dan batas atas dukungan partai akan menjadi penentu utama apakah pemilu mendatang akan menghadirkan keberagaman pilihan bagi pemilih atau justru kembali ke pola lama yang terbatas.