Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi menggelar pertemuan strategis dengan jajaran perwakilan platform digital TikTok, baik dari kantor pusat di China maupun manajemen di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons cepat legislatif terhadap maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa sejumlah karyawan TikTok dan Tokopedia di Tanah Air yang belakangan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin tersebut, Dasco memfasilitasi dialog langsung antara pihak manajemen TikTok dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan transparansi mengenai kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut serta melindungi hak-hak pekerja di tengah dinamika restrukturisasi bisnis digital yang sedang berlangsung.
Menanggapi isu yang beredar, pihak TikTok memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kebijakan PHK massal sebesar 100 persen terhadap seluruh pegawainya. Sebaliknya, perusahaan menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini merupakan bagian dari proses penataan internal pasca-akuisisi Tokopedia oleh TikTok Shop. Penataan ini dilakukan untuk menyelaraskan operasional kedua entitas agar lebih efisien dan terintegrasi.
Lebih lanjut, Dasco membantah keras narasi yang menyebutkan adanya PHK terhadap 1.250 karyawan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, hanya sekitar 200 pegawai yang memilih untuk mengambil kompensasi sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Selain itu, manajemen TikTok memastikan bahwa sebagian karyawan yang terdampak telah disalurkan kembali ke unit bisnis atau anak perusahaan di dalam grup TikTok.
Isu mengenai adanya pemindahan paksa karyawan dari Indonesia untuk bekerja di China juga ditepis oleh pihak perusahaan. Dasco menekankan bahwa TikTok telah berkomitmen menanamkan investasi yang sangat besar di Indonesia, yang menunjukkan keseriusan mereka dalam mengembangkan ekosistem bisnis lokal. Oleh karena itu, operasional perusahaan di Indonesia tetap menjadi prioritas utama bagi manajemen.
Pertemuan ini menjadi langkah krusial dalam meredam keresahan publik serta memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di sektor ekonomi digital. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI berkomitmen untuk terus memantau proses penataan internal TikTok guna memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan tetap mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.