DPRD Kabupaten Gianyar secara tegas meminta agar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gianyar, Selasa, Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Astawa Suyasa, menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Fokus utama yang disoroti legislatif mencakup penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan standar pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Legislatif juga menuntut adanya reformasi birokrasi yang lebih efisien agar pelayanan publik tidak terhambat oleh prosedur yang berbelit.
Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Gianyar sebelumnya mengusulkan kenaikan target PAD sebesar Rp33,6 miliar, sehingga total proyeksi mencapai Rp2,43 triliun. Angka ini menyumbang porsi terbesar, yakni sekitar 71,3 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp3,41 triliun dalam rancangan perubahan tersebut.
Namun, tingginya target pendapatan ini memicu kekhawatiran di kalangan anggota dewan, terutama terkait penurunan target retribusi daerah sebesar 8,22 persen. DPRD menuntut penjelasan mendalam mengenai strategi pemerintah dalam menutup celah penurunan tersebut sekaligus memastikan efektivitas pemungutan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang lebih akurat.
Sektor kesehatan menjadi salah satu isu paling krusial dalam diskusi ini. Meskipun DPRD mengapresiasi keberlanjutan Program Biaya Kesehatan (BK), mereka menyoroti masalah penonaktifan peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) dari pemerintah pusat. Banyak warga yang kini kehilangan akses jaminan kesehatan, sehingga DPRD mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang dan menyiapkan solusi melalui skema PBI yang bersumber dari APBD.
Selain itu, keterbatasan cakupan layanan BPJS Kesehatan terhadap jenis obat tertentu dan tindakan medis menjadi catatan serius. DPRD meminta pemerintah daerah tidak sekadar mengandalkan bantuan pusat, melainkan proaktif menyediakan jaring pengaman kesehatan bagi warga yang terdampak kebijakan nasional.
Infrastruktur jalan yang masih rusak di sejumlah titik di Gianyar juga menjadi sorotan tajam. DPRD menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan infrastruktur agar mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas pertanian tetap lancar. Kerusakan jaringan irigasi pun tak luput dari perhatian, mengingat sektor pertanian merupakan penyangga ekonomi lokal yang krusial.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia dalam menjaga fiskal tetap sehat pasca-pandemi. Upaya untuk mendongkrak PAD melalui pajak seringkali berbenturan dengan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga efisiensi belanja menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pemerintah daerah untuk tetap produktif.
I Ketut Astawa Suyasa menegaskan bahwa perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen pro-rakyat. Setiap pos belanja harus diukur berdasarkan manfaat langsung yang diterima masyarakat, bukan sekadar pemenuhan rutinitas administratif tahunan. Harapannya, kebijakan ini dapat menjawab kebutuhan dasar warga Gianyar secara lebih komprehensif.
Ke depannya, koordinasi antara eksekutif dan legislatif akan terus diintensifkan untuk memastikan target-target pembangunan tidak meleset. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pendapatan transfer sebesar Rp980 miliar secara bijak, sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan lain yang sah agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.
Langkah selanjutnya akan melibatkan pembahasan teknis di tingkat komisi untuk membedah lebih dalam pos-pos anggaran yang dianggap belum efisien. Publik kini menanti hasil akhir dari revisi APBD ini, terutama terkait komitmen pemerintah dalam menuntaskan perbaikan jalan dan menjamin hak kesehatan warga yang sempat terabaikan.
Secara keseluruhan, dinamika di Gianyar ini menjadi potret nyata perjuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam menyeimbangkan target pendapatan yang ambisius dengan tanggung jawab sosial yang semakin berat. Kuncinya terletak pada keberanian pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi yang benar-benar memangkas pengeluaran tidak produktif demi kepentingan publik yang lebih luas.