Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, tengah berada dalam pusaran konflik politik yang tajam menyusul wacana pemakzulan yang digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPRD setempat. Ketegangan ini memuncak setelah lima partai politik sempat melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan politikus PDI Perjuangan tersebut, meski belakangan posisi tawar koalisi tersebut mulai goyah.
Ketua DPC Partai Gerindra Tapanuli Tengah, Hazmi Arif Simatupang, awalnya menjadi representasi dari lima partai yang menuntut pertanggungjawaban Masinton. Alasan utama yang dikemukakan adalah rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang hingga Agustus baru menyentuh angka 30 persen. Angka tersebut dianggap sebagai indikator buruknya profesionalisme tata kelola pemerintahan daerah.
Selain masalah anggaran, para legislator menyoroti lambannya respons pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Menurut mereka, bantuan bagi para korban bencana tidak tersalurkan secara maksimal, yang diperparah dengan belum optimalnya distribusi beasiswa yang dialokasikan dari kas daerah.
Masinton Pasaribu menanggapi tuduhan tersebut sebagai bentuk politisasi bencana dan sisa-sisa persaingan Pilkada 2024. Ia menyebut kelompok yang mendorong pemakzulan merupakan pihak yang gagal memenangkan calon tunggal pada kontestasi politik lalu. Baginya, langkah DPRD ini adalah skenario politik untuk menjatuhkan kredibilitasnya tanpa dasar yang substansial.
Menariknya, Masinton menegaskan bahwa isu pemakzulan bukanlah fenomena baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia mencatat bahwa selama periode 2022 hingga 2024, setidaknya tiga Penjabat (Pj) Bupati sebelumnya juga sempat diterpa isu serupa. Hal ini menunjukkan adanya pola dinamika politik lokal yang cenderung tidak stabil dan penuh dengan intrik kepentingan.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan sikap tenang terkait kondisi kadernya. Ia memandang ancaman pemakzulan sebagai dinamika lazim dalam politik daerah yang semestinya dapat diselesaikan melalui dialog antara bupati dan legislatif. PDIP meyakini posisi Masinton masih aman dan tidak akan berujung pada pemberhentian jabatan.
Situasi politik di Tapanuli Tengah seketika berubah saat Partai Gerindra memutuskan menarik diri dari pernyataan pemakzulan. Langkah ini secara langsung memecah kekuatan blok oposisi yang sebelumnya terlihat solid. Penarikan dukungan ini menjadi sinyal bahwa konsolidasi antar-partai di tingkat lokal masih sangat cair dan rentan terhadap perubahan arah kebijakan pusat.
Secara nasional, kasus di Tapanuli Tengah mencerminkan tantangan besar dalam hubungan eksekutif dan legislatif di daerah. Rendahnya serapan anggaran memang menjadi isu kronis di banyak wilayah Indonesia, namun seringkali isu tersebut dibungkus dengan kepentingan politik jangka pendek daripada evaluasi teknis yang objektif.
Kehadiran Kementerian Dalam Negeri sebagai mediator sangat krusial dalam meredam konflik ini. Keterlibatan pusat diharapkan mampu membedah secara transparan apakah permasalahan yang terjadi benar-benar murni kegagalan administratif atau sekadar manuver untuk menekan kepala daerah agar tunduk pada kepentingan fraksi tertentu.
Kedepannya, stabilitas pemerintahan di Tapanuli Tengah sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk duduk bersama. Masinton telah menyatakan kesiapannya untuk membedah APBD dengan melibatkan lembaga audit negara seperti BPK, BPKP, hingga KPK. Langkah ini menjadi krusial untuk membuktikan apakah tuduhan penyelewengan anggaran memiliki dasar hukum yang kuat atau hanya retorika politik.
Jika proses evaluasi anggaran dilakukan dengan transparan, maka masyarakat Tapanuli Tengah akan mendapatkan kejelasan mengenai nasib pembangunan daerah mereka. Sebaliknya, jika isu ini terus dipolitisasi tanpa resolusi, maka roda pemerintahan yang seharusnya fokus pada pemulihan pascabencana akan terus terhambat.
Drama pemakzulan ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah di Indonesia mengenai pentingnya menjaga komunikasi politik yang harmonis dengan DPRD. Tanpa dukungan legislatif, program pembangunan yang paling mendesak sekalipun akan sulit dieksekusi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik secara luas.