Kantor Perdana Menteri Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Erbil dihantam dua drone pada Senin (17/8) pagi waktu setempat, menambah ketegangan di wilayah yang sudah lama jadi arena proksi kekuatan regional. Badan Keamanan KRG dalam pernyataan resmi menyatakan kedua drone itu diluncurkan dari wilayah Iran, meski hingga kini tidak ada kelompok manapun yang mengaku bertanggung jawab. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerusakan material tercatat pada gedung administratif utama.
Perdana Menteri Masrour Barzani segera mengeluarkan teguran keras lewat akun media sosialnya. "Saya mengecam sekeras-kerasnya serangan sembrono dan yang tak bisa diterima ini," tulis Barzani, dikutip Reuters. Ia menegaskan KRG akan menuntut keadilan dan meminta komunitas internasional mengevaluasi ancaman keamanan yang terus mengintai wilayah otonom itu. Di Baghdad, Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi memerintahkan pembentukan komite investigasi independen untuk menelusuri jejak teknis drone dan menentukan asal peluncuran pasti.
Respons Iran datang cepat lewat Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang menghubungi Menlu Irak Fuad Hussein via telepon. Araghchi menegaskan tidak ada bukti inteligensia yang menunjuk ke keterlibatan Iran. Dalam unggahan di platform X, ia memaki serangan tersebut dan memperingatkan pihak Kurdi agar waspada terhadap taktik operasi bendera palsu. "Kami melindungi teman-teman Kurdi kami dari Saddam dan DAESH, dan kami berterima kasih atas keamanan yang telah mereka berikan di perbatasan kami," imbuh Araghchi, merujuk pada sejarah kerjasama militer selama perang Iran-Irak 1980-1988 dan penumpasan ISIS 2014.
Klaim sejarah itu memang faktual. Selama perang delapan tahun lawan Irak Saddam, Iran membuka perbatasan bagi ratusan ribu pengungsi Kurdi dan menyuplai senjata ke gerakan Peshmerga. Dekade kemudian, saat ISIS menyerbu Mosul dan Sinjar pada 2014, Iran jadi aktor pertama kirim penasihat militer dan amunisi ke pasukan Kurdi sebelum koalisi Barat turun tangan. Namun dinamika berubah drastis pasca-2017 saat referendum kemerdekaan Kurdistan memicu sinksi Baghdad dan tekanan Ankara-Tehran.
Wilayah Kurdistan Irak memang jadi sasaran rutin serangan drone dan roket sejak eskalasi tekanan AS-Iran pasca-2018. Juli 2025 lalu, gelombang drone selama empat hari memaksa penghentian hampir separuh produksi minyak mentah Kurdistan — sekitar 200.000 barel per hari — yang berdampak ke pendapatan budaya KRG. April 2024, serangan di ladang gas Khor Mor menewaskan empat pekerja Yaman dan mematikan pasokan gas ke pembangkit listrik regional selama minggu penuh. Pejabat keamanan Irak konstan menuding milisi pro-Iran seperti Kataib Hezbollah atau Harakat al-Nujaba sebagai pelaku, meski Tehran selalu menyangkal keterlibatan langsung.
Pola serangan terbaru menunjukkan pergeseran target: dari infrastruktur energi ke simbol otoritas politik. Memilih kantor Perdana Menteri — bukan fasilitas minyak — mengisyaratkan pesan politik lebih dari sekadar gangguan ekonomi. Analis keamanan di Baghdad menilai ini bisa jadi balasan atas kedekatan Erbil dengan Washington, termasuk kunjungan Barzani ke AS bulan lalu yang dibahas kerjasama pertahanan dan intelijen. Iran mempercayai kehadiran basis intelijen AS di Erbil digunakan untuk operasi di dalam Iran sendiri.
Bagi Indonesia, eskalasi ini relevan karena Kurdistan jadi supplier minyak non-OPEC yang masuk ke pasar Asia. Gangguan produksi di Khor Mor atau pipa minyak Kirkuk-Ceyhan bisa mengganggu pasokan global dan menekan harga BBM domestik. Kementerian ESDM dan Pertamina sudah memantau rute alternatif sejak 2022, namun ketergantungan pada jalur laut Melaka tetap tinggi. Lebih jauh, ketidakstabilan Irak mempengaruhi tenaga kerja Indonesia di sektor konstruksi dan perminyakan — tercatat sekitar 1.200 WNI bekerja di wilayah Kurdistan per 2024.
Di sisi diplomatik, Indonesia sebagai non-permanent UNSC 2025-2026 punya ruang turut menegaskan prinsip kedaulatan dan penolakan kekuatan di luar mekanisme PBB. Menlu Retno Marsudi sempat mengeluarkan pernyataan soal keamanan Timur Tengah bulan lalu, tapi belum spesifik menyentuh Kurdistan. Langkah konkret bisa lewat forum OIC atau gerakan non-blok mendorong dialog Baghdad-Erbil-Tehran di bawah payung PBB.
Investigasi komite Baghdad jadi uji nyata kemampuan Irak mengelola keamanan internal tanpa campur tangan asing. Jika bukti teknis — debris drone, jejak radar, atau sinyal kontrol — menunjuk ke Iran, Baghdad menghadapi dilema: konfrontasi risiko perang proksi, atau menelan amarah demi stabilitas. KRG sendiri butuh jaminan keamanan yang nyata, bukan hanya retorik, agar investor asing — termasuk perusahaan Indonesia yang mengeksplorasi blok minyak di Kurdistan — tetap percaya.
Tren ke depan, perang drone murah tapi presisi akan jadi norma baru di Timur Tengah. Negara-negara kecil dan entitas non-negara kini punya kemampuan gretongan yang dulu milik militer superpower. Bagi Indonesia, ini pengingat urgensi memperkuat pertahanan udara sendiri — termasuk pengadaan radar anti-drone dan sistem C-UAS — serta membangun kemampuan siber untuk melindungi infrastruktur vital dari ancaman asimetris serupa.