Dua pria berkewarganegaraan Singapura, usia 37 dan 44 tahun, akan menghadapi dakwaan di pengadilan pada Sabtu (8/8) atas tuduhan bersekongkol membantu pengacara Lim Tean meninggalkan Singapura secara ilegal menuju Malaysia. Kepolisian Singapura (SPF) dalam pernyataan resminya menyebut keduanya masing-masing dikenakan satu dakwaan terlibat konspirasi untuk melakukan tindakan yang berpotensi menggagalkan proses peradilan. Mereka dianggap menyadari bahwa perbuatan itu berisiko menghambat jalannya hukum. Ancaman hukumannya cukup berat: penjara hingga tujuh tahun, denda, atau kedua-duanya.
SPF menegaskan pihak berwenang bersikap tegas terhadap siapa pun yang membantu orang lain menghindari proses hukum. "Pelaku akan dituntut seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku," demikian pernyataan resmi yang dikutip dari rilis. Kedua tersangka ditangkap dalam penyelidikan yang berlangsung cepat setelah Lim Tean gagal menyerahkan diri.
Lim Tean, pengacara berusia 61 tahun yang juga pendiri partai politik Peoples Voice, seharusnya menyerahkan diri di Pengadilan Negara Singapura pada Senin lalu untuk menjalani hukuman penjara tiga bulan satu minggu. Hukuman itu dijatuhkan karena ia praktik hukum tanpa sertifikat yang sah. Namun, ia tak pernah muncul. Pengacara dan penjaminnya kehilangan kontak. Akhirnya, otoritas Singapura mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Pelarian Lim Tean membawanya ke Johor Bahru, Malaysia. Namun tak lama, ia diringkus oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia (RMP) pada Kamis. SPF kini bekerja sama dengan RMP untuk memulangkan Lim ke Singapura. Sebelumnya, ia dijadwalkan menyerahkan diri pada 20 Juli pukul 12.00. Namun pada 17 Juli, Pengadilan Banding menyetujui permintaan penangguhan hukuman dan memerintahkannya untuk menyerah pada 3 Agustus.
Kasus Lim Tean berawal dari vonis yang dijatuhkan pada Juli 2024 oleh Senior District Judge Ong Hian Sun setelah melalui persidangan. Hukuman awal enam minggu penjara dan denda S$1.000 (sekitar Rp12 juta) kemudian dinaikkan menjadi tiga bulan satu minggu setelah hakim menyetujui argumen jaksa bahwa hukuman itu "sangat tidak setimpal". Lim juga dinyatakan bangkrut pada April tahun ini, dan pada bulan yang sama ia didenda S$30.000 terkait penanganan uang klien lamanya.
Fenomena ini menarik untuk dicermati, terutama karena Lim Tean bukan nama asing di politik Singapura. Ia adalah pendiri Peoples Voice dan sekretaris jenderal Aliansi Rakyat untuk Reformasi, sebuah aliansi partai-partai oposisi. Pada pemilihan umum tahun lalu, ia hanya meraih posisi ketiga di daerah pemilihan Potong Pasir SMC, di belakang kandidat Partai Aksi Rakyat Alex Yeo dan William Lee dari Partai Rakyat Singapura. Meskipun demikian, kasus ini menyoroti bagaimana hukum diterapkan tanpa pandang bulu, bahkan kepada tokoh politik.
Dari perspektif Indonesia, kasus ini menarik karena menunjukkan ketegasan otoritas Singapura dalam mengejar mereka yang berusaha menghindari hukum. Indonesia sendiri sering berhadapan dengan kasus-kasus buron yang melarikan diri ke luar negeri. Kerja sama ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, misalnya, menjadi penting dalam penanganan kejahatan lintas batas. Namun, kasus ini juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan proses peradilan yang transparan.
Sementara itu, pengacara Lim Tean sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun, kuasa hukumnya dan penjaminnya menyatakan tidak dapat menghubunginya saat ia gagal menyerahkan diri. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana penjaminan dan tanggung jawab hukum terhadap orang yang melarikan diri. Di Singapura, penjamin yang gagal memastikan kliennya hadir bisa menghadapi konsekuensi hukum, termasuk penyitaan jaminan.
Hukuman yang dijatuhkan kepada Lim Tean, yang meningkat dari enam minggu menjadi tiga bulan satu minggu, menunjukan bahwa pengadilan menilai pelanggaran praktik hukum tanpa sertifikat sebagai hal yang serius. Ini juga mengirimkan sinyal kepada para praktisi hukum di kawasan ini untuk mematuhi regulasi profesi. Di Indonesia, profesi advokat diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2003, dan pelanggaran serupa biasanya berujung pada sanksi etika dan pidana.
Langkah berikutnya adalah proses ekstradisi atau pengembalian Lim Tean ke Singapura. SPF dan RKM telah bekerja sama erat. Setelah kembali, Lim akan langsung menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Di sisi hukum, kedua pria yang dituntut karena membantu Lim akan menghadapi proses pengadilan, dan jika terbukti bersalah, mereka bisa dipidana hingga tujuh tahun.
Kasus ini juga membuka diskusi tentang bagaimana teknologi dan sistem peradilan dapat bekerja sama untuk mencegah pelarian. Misalnya, penggunaan data perjalanan dan koordinasi antar negara sangat penting. Di Indonesia, sistem seperti itu sudah mulai diperkuat, misalnya dengan integrasi data keimigrasian dan penegakan hukum. Namun, masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal koordinasi lintas negara.
Di sisi lain, kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pelaku hukum dan politik di Indonesia: bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan upaya menghindari proses hukum hanya akan memperberat konsekuensi. Lim Tean, yang tadinya hanya dihukum enam minggu, kini harus menghadapi hukuman yang lebih lama dan proses hukum tambahan. Ini adalah peringatan keras.
Sementara itu, publik menunggu apakah ada pihak lain yang terlibat dalam upaya pelarian tersebut. SPF menyatakan penyelidikan masih berjalan. Kemungkinan ada pengembangan lebih lanjut. Di sisi lain, penguasa di Indonesia juga dapat belajar dari kasus ini untuk memperkuat sistem penjaminan dan pengawasan terhadap tahanan atau terpidana yang diberi penangguhan.
Dengan demikian, kasus ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia menyentuh isu etika profesi, kepatuhan hukum, dan kerja sama internasional. Bagi pembaca Indonesia, ini adalah pelajaran bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses hukum yang bersih dan tegas adalah fondasi dari keadilan yang sesungguhnya.