Kandidat Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Graham Platner, kini berada di bawah tekanan besar setelah muncul laporan mengenai tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Laporan yang pertama kali diungkap oleh Politico ini mengklaim bahwa seorang perempuan menuduh Platner melakukan hubungan seksual secara paksa sekitar lima tahun yang lalu.
Menanggapi laporan tersebut, CNN kemudian merinci bahwa korban menuduh Platner memasuki kediamannya tanpa izin dan melakukan pemerkosaan saat ia berada dalam kondisi mabuk. Tuduhan serius ini langsung memicu reaksi keras dari jajaran elite Partai Demokrat di tingkat nasional maupun lokal.
Dalam sebuah pernyataan resmi, pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, bersama Senator Kirsten Gillibrand yang memimpin Democratic Senatorial Campaign Committee (DSCC), menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan dukungan finansial maupun investasi apa pun untuk kampanye Platner di Maine jika ia tetap bertahan sebagai kandidat dalam surat suara.
Tekanan politik semakin meningkat setelah para pemimpin Partai Demokrat di negara bagian Maine mendesak Platner untuk segera mundur dari pencalonan. Sejumlah anggota Kongres yang sebelumnya mendukung Platner pun telah mencabut dukungan mereka secara terbuka, meninggalkan sang kandidat dalam posisi yang sangat rentan di tengah masa krusial kampanye.
Platner sendiri telah merilis pernyataan singkat yang membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya sedang meluangkan waktu untuk merenungkan langkah terbaik ke depan bagi kampanyenya. Namun, hingga saat ini, ia belum memberikan indikasi pasti apakah akan menghentikan kampanye atau tetap melanjutkan upayanya untuk menantang Senator petahana dari Partai Republik, Susan Collins.
Kursi yang diduduki oleh Susan Collins merupakan salah satu target utama bagi Partai Demokrat dalam upaya mereka untuk merebut kendali mayoritas di Senat pada pemilihan paruh waktu mendatang. Saat ini, Partai Republik memegang 53 kursi, sementara Demokrat memiliki 47 kursi. Demokrat membutuhkan tambahan bersih sebanyak empat kursi untuk menguasai majelis yang beranggotakan 100 orang tersebut, sehingga skandal ini berpotensi merusak peluang strategis partai secara nasional.