Ada ironi yang nyaris tak terbantahkan ketika kita membaca laporan PPATK soal deposit judi online Rp1,02 triliun yang mengalir deras selama Piala Dunia 2026. Di saat yang sama, pasar saham global justru bersorak-sorai menembus rekor tertinggi karena isyarat damai AS-Iran. Dua realitas yang berjalan paralel, tapi saling menelanjangi: dunia maya kita gemerlap dengan transaksi haram, sementara ekonomi riil hanya bisa berharap pada keputusan geopolitik para pemimpin negara adidaya.
Uang sebanyak itu, dari 6 juta transaksi dalam dua bulan, bukan lagi sekadar masalah moral individu. Ini adalah indikator kemiskinan struktural, kegagalan literasi digital, dan bukti bahwa negara kalah cepat dari para bandar. Yang lebih memprihatinkan, dominasi pembayaran melalui QRIS menunjukkan bahwa infrastruktur keuangan modern yang kita bangun justru menjadi jalan tol bagi kejahatan. Bukan rakyat yang gagal, tapi sistem yang belum siap.
Sementara itu, di panggung global, pasar saham AS dan Asia melonjak karena ekspektasi pembukaan Selat Hormuz. Harga minyak anjlok, inflasi diprediksi melunak, dan investor menarik napas lega. Kita seolah hidup di dua dunia: satu dunia di mana angka-angka di layar broker menjadi Tuhan, dan dunia lain di mana pilot Malaysia Airlines tega membawa 26 kilogram ekstasi, atau di mana 6.000 PNS Thailand harus dipecat karena mencontek ujian masuk.
Perhatikan pola yang terbentuk. Di level global, perang dan damai diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Konflik AS-Iran, perang AI China-AS, bahkan rencana konyol membangun parit buaya di penjara Israel — semuanya menjadi bahan spekulasi pasar. Sementara di level domestik, kita sibuk menghitung berapa banyak rekening judol yang diblokir, tanpa pernah serius bertanya: mengapa generasi mudanya lebih memilih judi online daripada bekerja?
Generasi Z mendominasi penduduk Indonesia dengan 75,3 juta jiwa. Mereka adalah generasi yang lahir bersama internet, tumbuh bersama media sosial, dan kini hidup di tengah ekonomi gig yang rapuh. Ketika lapangan pekerjaan formal semakin sempit, ketika upah tidak sebanding dengan biaya hidup, judi online menawarkan janji instan yang sulit ditolak. Ini bukan soal lemahnya iman, tapi soal putusnya harapan.
Pemerintah diminta mengubah cara komunikasi agar tepat sasaran kepada Gen Z. Tapi menurut saya, masalahnya bukan hanya soal gaya bahasa atau platform. Masalahnya adalah substansi kebijakan yang masih terlalu elitis. Bagaimana mungkin anak muda percaya pada masa depan ketika negara lebih sibuk membahas proyeksi pendapatan Tinder daripada menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan?
Kita juga harus berani berkata jujur: euforia pasar global adalah fatamorgana. Ketika saham teknologi melonjak karena perang AI, yang dirayakan adalah potensi kehancuran yang lebih efisien. China mengembangkan sistem serangan udara masif dengan AI, AS merespons dengan perlombaan senjata baru, dan pasar saham mencatat rekor. Sementara di sisi lain, gelombang panas ekstrem membunuh manusia dan singa di kebun binatang Tokyo. Kita terlalu sibuk menonton pertarungan raksasa teknologi hingga lupa bahwa bumi sedang demam.
Di tengah semua ini, Indonesia masih berkutat dengan masalah yang sama: penegakan hukum yang selektif, pengawasan yang lemah, dan mentalitas yang mudah tergoda jalan pintas. Penangkapan lima WN Malaysia dalam sepekan, termasuk pilot yang membawa narkoba, menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi pasar yang subur. Bukan saja untuk barang haram, tapi juga untuk segala bentuk eksploitasi.
Saya khawatir, jika tidak ada perubahan fundamental, kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Piala Dunia berikutnya akan melahirkan rekor deposit judol baru. Pasar saham akan kembali naik turun mengikuti isu perang atau damai. Dan Gen Z yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa, akan semakin teralienasi dari sistem yang gagal memberi mereka masa depan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar blokir rekening atau perombakan cara komunikasi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mendesain ulang kontrak sosial kita. Negara harus hadir bukan sebagai pengawas, tapi sebagai penyedia peluang. Pendidikan harus diarahkan pada kecakapan hidup, bukan sekadar ijazah. Dan kita semua, sebagai masyarakat, harus berhenti menormalisasi segala bentuk kecurangan dan jalan pintas.
Pada akhirnya, angka Rp1,02 triliun itu bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri: masyarakat yang kehilangan arah, negara yang kewalahan, dan generasi yang mencari pelarian. Sebelum terlambat, mari kita tanyakan pada diri sendiri: apakah kita akan terus menjadi penonton dalam drama ini, atau berani menjadi aktor yang mengubah alur cerita?