Kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma yang cukup tajam dalam cara negara mendefinisikan kedaulatan. Di satu sisi, ada narasi tentang penguatan militer hingga ke tingkat kabupaten untuk menjaga sumber daya alam, hingga wacana pelabelan terorisme bagi perusak lingkungan. Di sisi lain, kita melihat potret rapuh di mana kekerasan seksual terhadap anak masih merajalela di sudut-sudut kota yang padat, seolah hukum yang ada belum cukup memberikan rasa aman bagi mereka yang paling rentan.
Negara sering kali tergoda menggunakan instrumen kekerasan atau ancaman hukum yang ekstrem sebagai jalan pintas untuk menunjukkan wibawa. Namun, apakah penambahan batalyon atau klasifikasi terorisme bagi pembakar hutan benar-benar akan menyelesaikan akar masalah? Atau, kita sebenarnya hanya sedang memindahkan beban tanggung jawab dari kegagalan sistemik ke pundak aparat penegak hukum yang sudah terlalu lelah?
Mari kita berkaca pada fenomena global. Ketika seorang mantan pemimpin negara di belahan dunia lain harus berhadapan dengan pengadilan internasional karena kejahatan perang, atau ketika birokrasi visa menjadi senjata diplomatik, kita melihat bahwa kekuasaan tanpa moralitas hanya akan melahirkan kekacauan. Di tengah krisis kemanusiaan yang masif, seperti banjir di Nepal atau taktik perang yang mengabaikan keselamatan warga sipil, kita diingatkan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menjamin martabat manusia, bukan sekadar menunjukkan otot.
Di dalam negeri, kritik tajam terhadap anggaran daerah yang mengendap di bank adalah cermin dari inefisiensi yang kronis. Uang yang seharusnya mengalir menjadi infrastruktur atau layanan kesehatan—seperti operasi katarak di wilayah terluar—justru tertahan oleh birokrasi yang lamban. Ironisnya, kita lebih cepat merespons dengan wacana revisi undang-undang yang keras daripada memperbaiki tata kelola pemerintahan yang mendasar.
Kita terjebak dalam obsesi untuk menjadi 'negara yang ditakuti'. Padahal, tantangan nyata di depan mata adalah bagaimana negara hadir dalam keseharian rakyatnya. Kekerasan seksual terhadap anak di Palmerah adalah pengingat bahwa keamanan nasional tidak hanya soal perbatasan dan tambang, tetapi tentang keamanan di dalam rumah dan lingkungan sekitar.
Memahami 'terorisme ekologi' mungkin terdengar heroik, namun tanpa penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi besar, label tersebut hanya akan menjadi alat untuk memukul rakyat kecil. Kita membutuhkan ketegasan yang adil, bukan sekadar retorika yang menakutkan.
Perspektif kita harus diubah. Negara yang beradab diukur dari bagaimana ia memperlakukan kelompok yang paling lemah, bukan dari seberapa besar biaya pertahanan yang digelontorkan untuk mengawasi hutan atau laut. Jika anggaran daerah saja tidak bisa dikelola untuk memanusiakan warga, maka militerisasi daerah hanya akan menjadi solusi semu.
Kita harus waspada terhadap tren 'solusi cepat' yang mengabaikan akar masalah sosial. Ketika pemerintah daerah lebih memilih membiarkan dana mengendap daripada berinovasi, itu adalah tanda bahwa ada krisis kepemimpinan di level akar rumput. Ini adalah masalah integritas, bukan sekadar masalah ketersediaan regulasi.
Ke depan, kita perlu menuntut transparansi yang lebih nyata. Bukan lagi tentang siapa yang paling keras suaranya dalam memberi ancaman hukuman, tetapi siapa yang paling efektif dalam memastikan akses kesehatan, pendidikan, dan rasa aman bagi setiap warga negara.
Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak menjadi besar karena banyaknya batalyon yang disebar, melainkan karena setiap warganya merasa terlindungi oleh sistem yang bekerja dengan benar. Kita membutuhkan negara yang hadir sebagai pelindung, bukan sebagai penuntut yang tak berujung.
Sudah saatnya kita berhenti mencari musuh di luar atau menciptakan narasi ketakutan baru. Fokuslah pada perbaikan birokrasi yang macet dan perlindungan terhadap mereka yang tak berdaya.
Mari kita bangun Indonesia dengan efisiensi yang nyata dan empati yang mendalam. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi bangsa yang disegani, bukan karena ditakuti, melainkan karena berhasil memanusiakan rakyatnya sendiri.