Kendaraan layanan mobile Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berlabuh di halaman kantor Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Selasa (25/8/2026). Sejak pagi, ratusan warga telah mengantri untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran yang rusak atau hilang tertimbun reruntuhan gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur beberapa hari sebelumnya.
Kehadiran tim pusat ini bukan sekadar serbuan sementara. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sendiri turun memastikan pelayanan berjalan lancar, didampingi Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari, serta pejabat Dukcapil provinsi dan kabupaten. Sinergi vertikal-horisontal ini menjadi langkah konkret memastikan hak administrasi warga tidak tergusur oleh bencana.
Gempa bumi berkekuatan 6,1 Magnitude yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya pada 21 Agustus 2026 meninggalkan jejak kerusakan masif. Data BNPB mencatat puluhan ribu unit rumah rusak berat hingga ringan di Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. Di tengah fokus penanganan darurat seperti tenda pengungsian, logistik, dan kesehatan, urusan administrasi kependudukan sering terpinggirkan padahal justru menjadi kunci akses bantuan sosial dan pemulihan.
"Dukcapil harus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika mereka sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana," tegaskan Teguh Setyabudi saat meninjau lokasi. Pernyataan itu mencerminkan pergeseran paradigma: layanan administrasi bukan lagi tugas pasif menunggu warga datang ke kantor, tapi kewajiban aktif menjangkau warga di mana pun mereka berada — termasuk di titik nol bencana.
Pendekatan "jemput bola" ini sebenarnya sudah menjadi program rutin Ditjen Dukcapil sejak beberapa tahun lalu untuk wilayah terpencil dan 3T. Namun implementasinya di zona bencana menuntut kecepatan dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Tim teknis harus membawa server mobile, printer, hingga generator sendiri karena listrik dan jaringan internet di sejumlah desa Ende belum pulih total.
Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mengakui keterbatasan aparatur dan infrastruktur daerah dalam menangani volume permintaan dokumen yang melonjak drastis. "Banyak warga yang rumahnya rusak dan dokumennya hilang. Dengan layanan langsung di desa, mereka bisa segera mendapatkan dokumen baru tanpa harus menunggu lama," ujarnya. Data Dinas Dukcapil Kabupaten Ende mencatat permintaan penerbitan ulang dokumen meningkat hingga 300% dibanding hari biasa pasca-gempa.
Erliani Budi Lestari, Direktur Bina Aparatur Dukcapil, menegaskan percepatan layanan bukan hanya soal mencetak kartu plastik. "Ini adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Tanpa KTP atau KK, warga tidak bisa mengakses bantuan pemerintah, menarik dana tabungan, hingga mendaftarkan anak ke sekolah," katanya. Di lapangan, tim menemui kasus keluarga lengkap kehilangan seluruh arsip kelahiran dan pernikahan — artinya harus membangun ulang data dari nol berbasis NIK induk.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ende, Yoseph Apolonaris Dosi Woda, mengungkap tantangan teknis di lapangan: banyak warga tidak hafal NIK, KK rusak total hingga nomor tidak terbaca, hingga kelengkapan berkas pendukung seperti surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit pun ikut hilang. Tim Dukcapil pun harus melakukan verifikasi silang dengan data pusat dan wawancara mendalam untuk memastikan keabsahan identitas.
Layanan di Ndorurea merupakan bagian dari rangkaian serbuan yang dimulai hari yang sama di Kabupaten Nagekeo. Rencananya, tim akan bergerak ke titik-titik lain di Ende, Ngada, hingga Lembata selama dua minggu ke depan. Targetnya: mencapai 15.000 kepala keluarga terdampak sebelum musim hujan tiba memperparah akses jalan desa.
Praktisi hukum administrasi negara, Dr. Andi Sandi dari Universitas Indonesia, menilai langkah ini tepat sasaran tapi menuntut keberlanjutan. "Jemput bola di zona bencana harus diikuti mekanisme sinkronisasi data real-time ke server pusat agar tidak terjadi duplikasi NIK atau kekosongan data. Selain itu, biaya operasional jangka panjang harus dialokasikan di APBD dan APBN, bukan hanya bergantung dana darurat," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Di sisi lain, warga seperti Maria Goreti (42), penghuni Ndorurea, merasakan manfaat langsung. "Rumah roboh, KTP dan KK anak-anak hilang semua. Tadi pagi saya ikut antri, sore sudah dapat KK baru. Kalau harus ke kantor Dukcapil di kota Ende, saya tidak punya uang ongkos naik ojek, apalagi jalan rusak," ceritanya sambil memegang KK baru yang masih hangat dari printer mobile.
Ke depan, Ditjen Dukcapil menargetkan digitalisasi arsip kependudukan di seluruh kecamatan rawan bencana agar pemulihan dokumen bisa lebih cepat tanpa bergantung fisik arsip kertas. Integrasi dengan aplikasi Dukcapil Mobile juga diprioritaskan sehingga warga bisa mengajukan permintaan ulang dokumen via smartphone — asalkan jaringan dan literasi digital masyarakat mendukung. Bencana NTT kali ini jadi uji coba nyata seberapa jauh ketahanan sistem administrasi kependudukan Indonesia menghadapi krisis skala besar.