Ada semacam ketidakpatutan kosmik ketika di satu sisi manusia berbondong-bondong menatap layar lebar demi sebuah bola kulit, sementara di sisi lain negara-negara saling melemparkan rudal dan kutukan. Pekan ini, kita menyaksikan jurang antara hiburan massa yang semakin ritualistik dan ketegangan geopolitik yang nyaris tak terkendali. Sebagai penonton di Indonesia, kita berada di ambang dua realitas yang sama nyata: euforia sepak bola dan ancaman ketidakstabilan global yang diam-diam menggerogoti kedaulatan ekonomi kita.
Final Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan, melainkan panggung diplomasi bayangan. Netanyahu mendukung Argentina, Milei justru absen demi takhayul rutinitas di Olivos, sementara Trump, Carney, dan Sheinbaum hadir di New York. Di Bengkulu, lebih dari 120 titik nobar menyala untuk menghibur warga dan menggerakkan UMKM. Kontrasnya, di Iran, faksi ulama dan pejabat terbelah saat pemakaman Khamenei, memicu bisik-bisik kudeta lunak terhadap Mojtaba. Serangan udara AS di Selat Hormuz membalas tewasnya dua tentaranya di Yordania. Bola menggelinding, senjata ikut meledak.
Kita sering lupa bahwa sepak bola modern adalah proyeksi kekuasaan. Israel pernah memasok senjata ke Argentina saat Perang Falkland 1982; kini Netanyahu kembali merangkul Buenos Aires di final. Mbappe mencetak sejarah 22 gol, Tuchel meminta Inggris bangga pada peringkat ketiga, namun di balik statistik itu, ada jejak politik yang tak tertulis: siapa berkawan dengan siapa saat dunia menonton. Indonesia, dengan nobar di Bengkulu dan pameran Jakarta-San Francisco di Museum Bahari, ikut menikmati ritual itu tanpa menyadari bahwa harga minyak dan rupiah bisa bergetar dari Selat Hormuz.
Di dalam negeri, kabinet bayangan mengkritik pengelolaan pajak era Prabowo yang dianggap sembarangan tanpa akuntabilitas. Pekan yang sama, Presiden meresmikan groundbreaking LNG Masela secara virtual dan DPR meneruskan RUU Perampasan Aset. Ada ironi: saat warga diajak menonton bola untuk lupa sejenak, negara justru merancang instrumen yang bisa menyentuh hak milik mereka. Ketika Iran dan AS saling serang, harga energi naik; pajak rakyat makin menipis nilainya jika tak dikelola dengan tajam.
Budaya pop kita sedang tumbuh dewasa. Jakarta disiapkan jadi kota sinema lewat kolaborasi BPI dan Pemprov DKI, menyambut 5 abad ibu kota. Pameran foto Jakarta-San Francisco menunjukkan kita mulai melihat diri lewat mata luar. Tapi sinema dan nobar tidak boleh jadi pelarian dari kritisisme. Jika kita hanya asyik di layar, kita buta pada layar radar militer dan anggaran negara.
Menurut saya, euforia Piala Dunia kali ini menutupi sebuah kegagalan kolektif: kita kehilangan kemampuan membedakan hiburan dari pertanda bahaya. Milei yang absen karena takhayul adalah cermin pemimpin yang memilih kenyamanan ritual realitas. Sementara pemimpin kita sibuk dengan simbol pembangunan, kritik atas pajak tetap harus nyaring. Jangan biarkan bola menutupi bom.
Perspektif lokal mengajarkan kita gotong royong lewat nobar dan UMKM, tapi perspektif global menuntut kewaspadaan. Iran yang terbelah adalah peringatan bahwa konsensus elite adalah kunci stabilitas. Jika faksi saling tikam, rakyat jadi korban—seperti warga Chongqing yang tertimbun longsor akibat hujan ekstrem, 8 tewas, 34 hilang. Bencana dan kudeta sama-sama memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara.
Ke depan, Indonesia harus belajar membaca pekan seperti ini sebagai satu kesatuan: bola, pajak, dan rudal adalah bagian dari cuaca dunia yang sama. Kita butuh kolumnis, bukan hanya komentator bola. Kita butuh warga yang saat nobar usai, masih bertanya ke mana pajak mereka dan mengapa Selat Hormuz bisa menggetarkan rupiah.
Jika tren ini berlanjut, tahun 2026 akan diingat sebagai masa di mana manusia menonton final secara massal sambil dunia terbakar di pinggiran. Kita di Indonesia punya pilihan: menjadi penonton yang terhibur lalu lupa, atau penonton yang sadar bahwa layar lebar dan layar perintah presiden sama-sama menentukan nasib.
Kesimpulannya, mari nikmati bola, tapi jangan taruh akal di gudang. Dunia tidak berhenti di peluit akhir. Dan Indonesia tidak boleh terjebak dalam euforia yang membutakan.