Indonesia Solar Summit 2026 yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti peran penting pelaku usaha dalam mempercepat swasembada energi. Head of Business Development Greenvolt Power Indonesia, Bobby Benly, menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi nasional kini bergantung pada keberanian dunia usaha mengambil keputusan strategis di sektor energi.
Acara bertema "From Ambition to Action: Strengthening the Solar PV Ecosystem to Support Energy Sovereignty" itu menjadi ajang refleksi bahwa transisi energi tidak lagi sekadar tanggung jawab pemerintah atau soal ketersediaan teknologi. Menurut Bobby, tantangan terbesar saat ini justru berada di tingkat pengambil keputusan korporasi yang masih melihat energi terbarukan sebagai beban operasional.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan potensi energi surya di Indonesia mencapai lebih dari 3.000 GW. Realisasinya baru sekitar 1,3 GW terpasang. Jarak antara potensi dan realisasi itulah yang membuat dunia usaha dinilai punya peran penentu.
Selama ini, diskursus transisi energi di Tanah Air banyak berfokus pada regulasi dan infrastruktur negara. Pandangan tersebut mulai bergeser karena volatilitas harga energi fosil dan tekanan geopolitik membuat ketahanan energi menjadi kebutuhan bisnis, bukan sekadar inisiatif lingkungan.
Greenvolt Power Indonesia melihat bahwa skema pembiayaan fleksibel seperti zero CapEx dan OpEx sudah membuka jalan bagi perusahaan untuk mengadopsi surya tanpa beban investasi awal. Kemudahan itu seharusnya mengubah cara pandang pelaku industri yang selama ini ragu masuk ke energi bersih.
Dampaknya bagi Indonesia cukup luas. Jika perusahaan manufaktur, perhotelan, dan ritel mulai memandang energi sebagai strategi bisnis, ketergantungan pada impor energi bisa berkurang. Daya saing industri juga meningkat karena biaya operasional jangka panjang lebih terkendali.
Fabby Tumiwa, CEO IESR, menambahkan bahwa investor butuh kepastian kebijakan dan proyek yang layak dibiayai, bukan sekadar potensi besar. Artinya, ekosistem harus memberi jaminan risiko terkelola agar modal masuk ke pembangkit surya komersial dan industri.
Kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, penyedia solusi, dan lembaga pembiayaan menjadi krusial. Tanpa sinergi, proyek energi terbarukan di sektor komersial akan tetap lambat meski teknologi dan skema pendanaan sudah tersedia.
Bobby Benly menyatakan dalam presentasinya, "Para pelaku usaha tidak bisa lagi memandang energi hanya sebagai beban biaya operasional atau bagian dari inisiatif ESG semata. Energi perlu dipandang dan dikelola sebagai strategi bisnis yang memperkuat ketahanan usaha." Pernyataan itu menekankan bahwa keputusan korporasi akan menentukan arah lanskap energi Indonesia.
Greenvolt sendiri telah lima tahun beroperasi di Indonesia sebagai bagian Greenvolt Group dengan pengalaman global lebih dari 20 tahun. Mereka telah mendampingi sektor perhotelan premium, manufaktur, dan ritel bertransisi ke energi terbarukan.
Ke depan, akselerasi adoption surya akan sangat ditentukan oleh kemauan bisnis merubah pola pikir dari biaya jangka pendek ke investasi jangka panjang. Skema zero CapEx diprediksi makin diminati seiring tekanan harga energi konvensional.
Pemerintah dan lembaga seperti IESR perlu terus mendorong kepastian regulasi agar investor yakin. Langkah itu akan mengubah potensi 3.000 GW surya menjadi kontribusi nyata bagi swasembada energi Indonesia.
Perspektif Indonesia: Masyarakat luas mungkin tidak langsung merasakan dampak transisi surya korporasi, namun efeknya akan muncul melalui tarif listrik industri yang lebih stabil dan penciptaan lapangan kerja hijau. Ketergantungan pada bahan bakar impor yang selama ini membebani neraca perdagangan dapat ditekan jika dunia usaha masif beralih ke PLTS. Kehadiran skema tanpa modal awal juga membuka peluang UMKM naik kelas ke energi bersih jika nanti tersedia untuk segmen lebih kecil. Transisi yang dipimpin swasta akan mempercepat target net zero tanpa membebani APBN secara berlebihan.