Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, muncul secara fisik di ruang sidang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag pada Rabu (16/9). Kehadiran pria berusia 81 tahun ini menjadi momen krusial dalam sejarah hukum internasional, mengingat statusnya sebagai mantan kepala negara Asia pertama yang menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan di mahkamah tersebut.
Penampilan fisik Duterte memicu gelombang keterkejutan di ruang sidang. Mengenakan setelan jas gelap tanpa dasi, ia tampak jauh lebih kurus dan renta dibandingkan terakhir kali publik melihatnya melalui sambungan video. Kendati demikian, ia tetap duduk dengan tenang dan sesekali melempar senyuman meski menghadapi ancaman dakwaan serius terkait kampanye perang melawan narkoba yang menewaskan banyak nyawa semasa jabatannya.
Persidangan ini merupakan tindak lanjut dari dakwaan atas sedikitnya 76 pembunuhan yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2018. Jaksa penuntut menuduh operasi pemberantasan narkoba yang ia pimpin telah melampaui batas hukum dan masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Namun, tim kuasa hukum Duterte berargumen bahwa klien mereka saat ini tidak layak secara mental untuk menjalani proses hukum yang panjang dan kompleks.
Laporan medis yang diajukan oleh tim pembela mengungkapkan kondisi kesehatan mental yang mengkhawatirkan. Duterte dikabarkan menderita amnesia signifikan yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk mengingat informasi baru atau mengakses memori masa lalu dengan akurat. Pengacara menyebut Duterte sering salah mengira tahun saat ini dengan tahun 2007 atau 2008, serta kesulitan mengenali identitas pemimpin dunia saat ini.
Menanggapi kondisi tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Joanna Korner telah memerintahkan pemeriksaan medis independen oleh tiga ahli kesehatan. Langkah ini diambil untuk menentukan apakah Duterte benar-benar tidak kompeten secara mental untuk melanjutkan persidangan, atau apakah kondisi tersebut merupakan taktik pembelaan untuk menunda proses hukum yang terus berjalan.
Secara logistik, persidangan ini menghadapi tantangan besar terkait tumpukan barang bukti. Jaksa mengklaim memiliki 15.000 dokumen, sementara pihak pembela menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 62.000 lembar. Pengacara Duterte, Peter Haynes, menegaskan bahwa mustahil bagi timnya untuk menelaah ribuan dokumen tersebut secara mendalam dalam waktu singkat, terutama dengan kondisi kesehatan kliennya yang terus menurun.
Bagi masyarakat Indonesia, kasus ini mencerminkan dinamika penegakan hukum internasional yang sangat kompleks. Indonesia, sebagai negara tetangga yang memiliki kedekatan geopolitik dengan Filipina, tentu mencermati bagaimana ICC menangani kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan mantan pemimpin negara. Penanganan kasus ini menjadi preseden bagi banyak negara di kawasan Asia Tenggara mengenai batasan kekuasaan pemimpin dan akuntabilitas setelah mereka turun-temurun.
Kondisi kesehatan Duterte yang memburuk juga memicu perdebatan mengenai hak asasi seorang terdakwa lanjut usia dalam sistem peradilan global. Apakah seseorang dengan gangguan memori berat masih bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan masa lalunya? Pertanyaan ini menjadi tantangan bagi ICC untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban perang narkoba dan kemanusiaan bagi terdakwa.
Dalam ruang sidang, Hakim Korner memberikan kelonggaran bagi Duterte untuk meninggalkan ruangan kapan saja. Namun, Duterte memilih untuk bertahan selama satu jam 15 menit, menunjukkan bahwa ia masih mampu mengikuti jalannya persidangan melalui headphone, meski tidak memberikan pernyataan verbal apa pun. Di akhir sesi, ia sempat melambaikan tangan ke arah galeri publik sebelum meninggalkan ruang sidang.
Ke depannya, hasil pemeriksaan medis dari tiga ahli yang ditunjuk pengadilan akan menjadi penentu nasib jalannya persidangan. Jika terbukti secara medis tidak layak, besar kemungkinan persidangan akan ditunda atau bahkan dihentikan sementara waktu. Namun, jika ahli menyatakan ia kompeten, maka perdebatan mengenai 62.000 dokumen bukti akan menjadi agenda utama dalam persidangan status berikutnya.
Situasi ini mempertegas bahwa proses hukum internasional memiliki alur yang sangat lambat dan penuh dengan perdebatan teknis. Bagi para pengamat hukum, kasus Duterte bukan sekadar soal perang narkoba, melainkan ujian bagi kredibilitas ICC dalam mengadili tokoh berpengaruh di wilayah yang seringkali memiliki resistensi tinggi terhadap intervensi hukum internasional.
Pada akhirnya, publik di Filipina maupun dunia internasional kini menanti kepastian medis tersebut. Apakah ini merupakan akhir dari upaya pencarian keadilan bagi korban, atau sekadar jeda sebelum kebenaran mengenai kebijakan keras Duterte terungkap di depan majelis hakim Den Haag.