Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, memproyeksikan bahwa bauran kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) akan menjadi katalis utama dalam memperkuat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia hingga akhir tahun 2026. Optimisme ini muncul setelah cadangan devisa mencatatkan kenaikan pada Juni 2026, memutus tren penurunan yang terjadi selama lima bulan berturut-turut.
Dalam laporan Macro Glint, Hosianna menyoroti kebijakan diskon 10 persen untuk biaya lindung nilai atau hedging swap BI yang ditujukan bagi investor asing. Kebijakan ini dinilai sangat strategis karena mampu menekan biaya lindung nilai sekaligus meningkatkan imbal hasil aset berdenominasi rupiah yang telah dilindungi dari risiko fluktuasi valuta asing.
Langkah ini dipandang mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik. Dengan biaya hedging yang lebih kompetitif, aliran modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diharapkan akan tetap berkelanjutan di masa mendatang.
Selain insentif hedging, bank sentral juga terus melakukan penyesuaian pada struktur imbal hasil SRBI di berbagai tenor. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya saing instrumen investasi Indonesia di mata investor global, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional yang juga tengah bersaing menarik arus modal masuk.
Di sisi lain, rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Panda Bond senilai 1 miliar dolar AS turut menjadi sentimen positif. Inisiatif ini tidak hanya berfungsi mendiversifikasi sumber pembiayaan eksternal, tetapi juga memberikan tambahan penyangga likuiditas valuta asing yang krusial bagi stabilitas ekonomi nasional.
Kendati demikian, Hosianna mengingatkan bahwa dampak nyata dari penerbitan Panda Bond terhadap cadangan devisa akan sangat bergantung pada waktu eksekusi serta penempatan dana hasil penerbitan tersebut. Meski begitu, posisi cadangan devisa saat ini yang mencapai 145,6 miliar dolar AS dinilai sangat solid, karena mampu membiayai 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh melampaui standar kecukupan internasional.