Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada triwulan pertama 2026 mencatat angka 5,84 persen, melebihi rata-rata nasional maupun Pulau Jawa. Kapasitas pariwisata yang pulih menjadi locomotif utama, didukung inflasi yang masih terkendali dalam sasaran. Namun, di balik angka menggembirakan itu, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan peringatan keras pada Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) Triwulan II, Kamis (15/5), soal rentetan risiko yang mengancam stabilitas ke depan.
Sri Sultan menegaskan bahwa ketidakpastian geopolitik, pelemahan rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku, serta potensi kekeringan El Nino membentuk "badai sempurna" yang berpotensi memicu inflasi. "Tekanan global dan domestik berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas," ujarnya. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini diproyeksikan meningkatkan kemiskinan, memperlebar ketimpangan, dan memperlambat mobilitas sosial masyarakat.
Sektor pariwisata memang menjadi penopang pertumbuhan kuartal pertama. Data BPS DIY menunjukkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara naik signifikan pasca-pandemi, mendorong aktivitas akomodasi, kuliner, dan transportasi. Inflasi DIY pada Maret 2026 tercatat 2,1 persen year-on-year, masih di bawah sasaran Bank Indonesia 3±1 persen. Namun, fondasi ini rapuh. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pemerintah pusat Februari lalu baru akan terasa dampak penuhnya pada kuartal kedua, sementara nilai tukar rupiah yang melemah ke Rp 16.200 per dolar AS mengimpor inflasi melalui bahan baku impor.
Responsif terhadap ancaman itu, Pemda DIY meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya — platform terintegrasi basis data kemiskinan yang dirancang memperkuat tata kelola perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi intervensi pembangunan. Inovasi ini lahir dari kesadaran bahwa program bantuan sosial selama ini sering mengalami kesalahan sasaran: inklusi (bukan penerima menerima) dan eksklusi (penerima hak tidak terjangkau). Sri Sultan mengutip penegasan Bank Dunia bahwa ketimpangan menghambat pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pendekatan berbasis data terintegrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Strategi 4K — ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif — menjadi landasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas harga pangan. Gubernur menegaskan lonjakan harga bertindak sebagai "pajak regresif" yang paling merugikan berpendapatan rendah. "Lonjakan harga melumpuhkan efektivitas bantuan sosial dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," tegasnya. Koordinasi lintas dinas dan keterlibatan pasar tradisional serta petani lokal menjadi kunci operasionalisasi strategi ini.
Di tingkat nasional, pertumbuhan DIY 5,84 persen menempatkan daerah ini di atas rata-rata Indonesia 5,04 persen dan Jawa 5,12 persen pada periode sama. Keunggulan struktural DIY pada jasa pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif memberikan daya tahan relatif terhadap kelemahan manufaktur yang menghantam wilayah industri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun, ketergantungan pada satu sektor — pariwisata — menciptakan kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti kenaikan tiket penerbangan atau advisory perjalanan negara asal wisatawan.
Analis ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dr. Eko Listiyanto, menilai langkah Abhipraya sebagai "perubahan paradigma dari pembangunan berbasis proyek ke berbasis bukti". Menurutnya, integrasi data kemiskinan dengan data kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan memungkinkan intervensi multisektoral yang presisi. "Masalah kemiskinan bersifat multidimensi. Solusinya tidak bisa hanya BLT atau sembako, tapi harus menyentuh akses layanan dasar dan peluang ekonomi," kata Eko saat dihubungi terpisah.
Tantangan ke depan tidak sekecil yang terlihat. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan memuncak pada kuartal ketiga 2026, mengancam produksi padi dan hortikultura di lima kabupaten/kota DIY. Sementara itu, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 6,5 persen — meski adil bagi pekerja — menambah beban biaya UMKM yang sudah tipis marginnya. Pemda sudah menyiapkan skema insentif pajak daerah dan akses modal kerja melalui BPD DIY untuk meredam tekanan tersebut.
Sri Sultan menutup arahannya dengan menekankan kolaborasi. "Pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Perlu sinergi dengan pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil," ujarnya. Rakordal Triwulan II menyepakati pembentukan Tim Tanggap Cepat Inflasi Pangan yang beroperasi 24 jam, serta evaluasi bulanan realisasi Abhipraya. Kunci keberhasilan ada pada konsistensi eksekusi, bukan hanya keindahan desain kebijakan yang canggih.
Bagi masyarakat luas, pertumbuhan 5,84 persen bukan sekadar statistik. Artinya lapangan kerja pariwisata terbuka, omzet warung makan naik, dan PAD daerah meningkat untuk membangun jalan serta fasilitas kesehatan. Tapi artinya juga harga beras, bawang merah, dan minyak goreng harus dijaga agar tidak melonjak di tengah kenaikan biaya hidup. Keseimbangan itu — antara mengejar angka pertumbuhan dan melindungi daya beli rakyat — akan menjadi ujian nyata kepemimpinan DIY di kuartal-kwartal mendatang.