Para pemimpin negara-negara maju G7 baru-baru ini berkumpul dalam KTT di Prancis dengan harapan membentuk front persatuan dalam menghadapi tantangan ekonomi dari Tiongkok. Namun, pertemuan tersebut justru berlangsung kurang maksimal. Fokus perhatian para pemimpin dunia terpecah oleh eskalasi konflik di Iran dan Ukraina, serta dinamika politik Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dianggap tidak menentu. Akibatnya, ekspektasi untuk menghasilkan kebijakan yang konkret terkait isu ekonomi global tidak tercapai sepenuhnya.
Ketidaksepakatan muncul mengenai cara menangani apa yang disebut sebagai 'China shock 2.0'. Isu utama yang menjadi sorotan adalah kekhawatiran mengenai kelebihan kapasitas produksi (overcapacity) dan dugaan manipulasi mata uang yang dituding menjadi penyebab membanjirnya produk ekspor Tiongkok ke pasar Eropa. Meskipun tuan rumah Prancis sempat berharap adanya rencana aksi bersama, pernyataan resmi KTT tersebut hanya berisi seruan normatif mengenai kerja sama untuk mengurangi ketergantungan pada mineral kritis dan menjaga keseimbangan ekonomi global.
Uni Eropa (UE) kini tampak memiliki konsensus internal bahwa Tiongkok adalah akar dari berbagai persoalan ekonomi yang mereka hadapi saat ini. Data perdagangan menjadi bukti yang sering dikutip, di mana surplus perdagangan Tiongkok mencapai angka fantastis sebesar 1,19 triliun dolar AS pada tahun lalu. Selain itu, data bea cukai Tiongkok menunjukkan bahwa pengiriman barang ke Jerman melonjak hingga 17,3 persen, sementara impor Jerman dari Tiongkok hanya tumbuh tipis sebesar 1,5 persen.
Menanggapi ketimpangan tersebut, Uni Eropa mulai melontarkan ancaman kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis. Namun, banyak analis meragukan efektivitas langkah ini. Mengingat Amerika Serikat di bawah masa jabatan pertama Donald Trump pun gagal membendung gelombang pertama 'China shock', muncul pertanyaan besar apakah Uni Eropa yang secara ekonomi sedang melemah dapat mencapai hasil yang lebih baik melalui tekanan diplomatik atau tarif.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap sikap Uni Eropa yang lebih keras terhadap Tiongkok. Dalam pidatonya setelah KTT Dewan Eropa di Brussels, Merz tidak hanya menuduh Tiongkok melakukan praktik dumping barang, tetapi juga mengklaim bahwa nilai tukar mata uang yuan saat ini terdepresiasi atau undervalued sebesar 30 persen terhadap mata uang lain.
Klaim Kanselir Jerman tersebut dinilai sangat agresif jika dibandingkan dengan estimasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebutkan bahwa yuan mungkin undervalued hanya di kisaran 15 hingga 16 persen. Perbedaan angka yang mencolok ini mencerminkan tingginya ketegangan ekonomi dan politik antara Eropa dan Tiongkok. Upaya untuk meniru kesepakatan Plaza—perjanjian bersejarah tahun 1985 yang memaksa yen Jepang menguat—kini menjadi wacana yang diperdebatkan di koridor kekuasaan Eropa, meskipun realitas geopolitik saat ini jauh lebih kompleks.