Gelombang penangkapan terhadap sejumlah pejabat tinggi di Irak baru-baru ini telah menyita perhatian publik secara luas. Operasi antikorupsi yang digalakkan di bawah pemerintahan baru ini berhasil mengamankan aset negara bernilai puluhan juta dolar, sekaligus menyoroti kembali masalah kronis korupsi finansial yang telah membelenggu Irak selama beberapa dekade terakhir.
Dewan Kehakiman Tertinggi Irak pada hari Selasa mengonfirmasi bahwa total dana tunai yang disita dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Adnan al-Jumaili, mantan Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Kilang, telah mencapai angka fantastis sekitar 86 juta dolar AS. Selain uang tunai, otoritas juga menyita 70 properti, 21 unit kendaraan, serta sekitar tiga kilogram perhiasan emas sebagai barang bukti.
Kasus ini bermula dari instruksi Perdana Menteri Ali al-Zaidi yang memerintahkan audit menyeluruh atas kontrak-kontrak pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Al-Jumaili, yang juga menjabat sebagai kepala Perusahaan Kilang Utara Irak, ditangkap di kediamannya di al-Ishaqi pada 30 Mei lalu. Selain dia, mantan Gubernur Salah al-Din, Raed al-Jubouri, juga turut diamankan dalam rangkaian operasi penegakan hukum yang sama.
Para aktivis antikorupsi di Irak telah lama mengeluhkan bahwa struktur politik negara tersebut memang dibangun di atas fondasi gratifikasi. Banyak pihak dan politisi diduga memanfaatkan jaringan patronase dan kekuasaan mereka untuk menjarah sumber daya negara demi keuntungan pribadi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2025, Irak menempati peringkat 136 dari 182 negara. Meskipun terdapat peningkatan kecil dalam upaya pemberantasan korupsi, laporan tersebut menegaskan bahwa hambatan struktural yang signifikan masih harus diatasi agar situasi dapat membaik secara drastis. Penangkapan pejabat tinggi seperti Al-Jumaili menjadi langkah awal yang dinilai krusial oleh banyak pihak.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memerangi korupsi, Perdana Menteri al-Zaidi juga telah membatalkan proyek pengembangan Bandara Internasional Baghdad senilai 764 juta dolar AS karena adanya indikasi kecurangan. Langkah tegas lainnya adalah pembentukan Dewan Berdaulat Tertinggi untuk Integritas, Pengawasan, dan Pemulihan Dana Publik yang dipimpin langsung oleh sang Perdana Menteri guna memastikan transparansi dalam proses pengadaan sektor publik ke depannya.