Pengadilan di Casablanca, Maroko, baru saja menjatuhkan vonis bersejarah dalam kasus perdagangan narkoba dan korupsi skala besar yang mengguncang stabilitas politik negara tersebut. Sebanyak 29 individu, termasuk tokoh-tokoh terkemuka di dunia politik dan olahraga, dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun setelah proses persidangan intensif yang berlangsung selama dua tahun.
Di antara mereka yang divonis bersalah adalah Abdennebi Bioui, seorang taipan konstruksi sekaligus mantan presiden dewan regional, serta Said Naciri, mantan presiden klub sepak bola ternama Wydad AC Casablanca. Selain itu, mantan anggota parlemen Belkacem Mir juga termasuk dalam daftar narapidana. Ketiganya merupakan tokoh senior dari partai politik PAM yang saat ini berkuasa di Maroko.
Kasus ini bermula dari kesaksian mengejutkan El Hadj Ahmed Ben Brahim, seorang gembong narkoba asal Mali yang dikenal dengan julukan "Pablo Escobar dari Sahara". Saat ini sedang menjalani hukuman penjara 10 tahun di Maroko, Ben Brahim mengungkapkan kepada penyidik bahwa rekan-rekan bisnis dan politiknya di Maroko telah mengkhianatinya dengan merampas aset properti dan kendaraan mewah senilai jutaan dolar setelah penangkapannya pada tahun 2019.
Persidangan ini mengungkap jaringan canggih yang menyelundupkan berton-ton resin ganja asal Maroko melintasi Afrika Utara menuju Eropa, serta distribusi kokain dari Amerika Latin. Sebanyak 18 saksi dihadirkan untuk membongkar keterlibatan para terdakwa dalam berbagai tindakan kriminal, mulai dari perdagangan narkoba dan emas, hingga korupsi, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang.
Selain hukuman penjara, pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset milik para terdakwa dan menjatuhkan denda bea cukai serta pertukaran mata uang senilai ratusan juta dolar kepada para pemimpin utama sindikat tersebut. Suasana di ruang sidang sempat ricuh dan penuh emosi, terutama dari pihak keluarga terdakwa yang hadir tanpa pendampingan hukum karena adanya aksi mogok pengacara di Maroko.
Skandal ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam pemerintahan, memaksa Raja Mohammed VI untuk turun tangan. Sang Raja secara tegas menuntut penerapan kode etik yang mengikat secara hukum untuk memulihkan integritas dan moralitas dalam kehidupan parlementer Maroko. Kasus ini kini tercatat sebagai salah satu operasi pemberantasan korupsi terbesar dalam sejarah modern negara tersebut.