Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini telah berakhir dengan menyisakan banyak tanda tanya. Para analis dan mantan pejabat AS menyoroti bahwa hubungan diplomatik paling krusial di dunia ini justru menjadi terlalu bergantung pada dinamika personal kedua pemimpin negara tersebut, alih-alih pada mekanisme kelembagaan yang matang.
Kunjungan Presiden Trump ke Tiongkok pada bulan Mei lalu, yang merupakan kunjungan pertama seorang presiden AS dalam hampir satu dekade, dinilai kurang memberikan hasil nyata. Laporan pasca-pertemuan cenderung samar dan kontradiktif, dengan minimnya kesepakatan substansial maupun komunike bersama yang jelas. Masalah-masalah struktural yang mendalam di antara kedua negara tetap tidak terselesaikan, menciptakan kerentanan diplomatik yang signifikan.
Evan Medeiros, ketua studi Asia di Georgetown University sekaligus mantan direktur Tiongkok di Dewan Keamanan Nasional (NSC), menyatakan bahwa saat ini kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok sangat dikendalikan secara personal oleh Donald Trump. Keterlibatan emosional dan politis yang tinggi dari sang presiden membuat stabilitas hubungan bilateral ke depannya sangat bergantung pada suasana hati dan keputusan impulsif pemimpin tertinggi, bukan lagi pada sistem diplomasi profesional.
Gaya manajemen Trump yang dinilai turbulen dan kepribadiannya yang tidak terduga dianggap tidak memberikan fondasi yang kokoh bagi stabilitas global. Para pengamat khawatir bahwa ketidakpastian ini menciptakan struktur hubungan yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa runtuh akibat perubahan arah kebijakan yang mendadak dari Gedung Putih.
Di sisi lain, Beijing dikenal memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Pemerintah Tiongkok melakukan persiapan yang sangat mendetail dan sistematis untuk setiap pertemuan tingkat tinggi, mencakup segala aspek dari urusan teknis hingga strategi jangka panjang. Kontras antara pendekatan Beijing yang terencana dan gaya Washington yang fleksibel menciptakan ketimpangan dalam proses negosiasi bilateral.
Craig Singleton, direktur senior Tiongkok di Foundation for Defence of Democracies (FDD), menyoroti bahwa Washington biasanya mengikuti prosedur standar yang melibatkan keahlian dari berbagai lembaga selama berbulan-bulan. Namun, pola tersebut kini tampak ditinggalkan. Ketidakteraturan dalam pengambilan kebijakan ini dikhawatirkan akan memperumit komunikasi diplomatik dan meningkatkan risiko salah persepsi di masa depan.