JOHANNESBURG – Penurunan harga minyak dunia pasca-gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memberikan sedikit napas lega bagi tekanan inflasi di berbagai negara berkembang. Namun, para analis memperingatkan bahwa penurunan harga energi ini tidak serta-merta menghilangkan ancaman kerusuhan sipil. Dampak ekonomi yang telah dirasakan oleh rumah tangga selama beberapa bulan terakhir telanjur memicu ketidakpuasan yang mendalam.
Beberapa negara, mulai dari Kenya hingga Indonesia dan Bolivia, telah mencatat gelombang protes dalam beberapa pekan terakhir yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan biaya hidup yang kian mencekik. Data dari konsultan risiko global Verisk Maplecroft menunjukkan bahwa tingkat kerusuhan sipil global mencapai titik tertinggi dalam enam tahun terakhir pada kuartal kedua tahun 2026.
Meskipun harga minyak Brent kini berada di kisaran 70 dolar AS per barel setelah pembukaan kembali Selat Hormuz, pasar masih menunjukkan volatilitas yang tinggi. Penurunan harga komoditas ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar dirasakan oleh konsumen akhir di tingkat ritel. Kerusakan infrastruktur energi dan disrupsi rantai pasok global diprediksi masih akan terus menghantui ekonomi hingga paruh kedua tahun 2026.
Verisk Maplecroft mencatat bahwa Irak mengalami peningkatan aktivitas protes paling tajam dalam setahun terakhir, disusul oleh Turki. Sementara itu, India, yang sudah dikategorikan sebagai negara dengan risiko protes tertinggi, terus mengalami demonstrasi yang masif. Negara-negara lain seperti Brasil dan Iran juga menunjukkan penurunan skor stabilitas sosial yang cukup signifikan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
Terkait langkah pemerintah, terdapat perbedaan pendekatan yang diambil. Carmen Altenkirch, analis dari Aviva Investors, menyebutkan bahwa negara dengan posisi fiskal yang lebih kuat seperti Indonesia dan Filipina masih mampu meredam guncangan melalui subsidi. Namun, bagi negara dengan posisi keuangan yang lemah, mereka dihadapkan pada dilema sulit: membebankan harga tinggi kepada masyarakat yang memicu risiko kerusuhan, atau menanggung beban subsidi yang justru menghambat konsolidasi fiskal.
Secara jangka panjang, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan tetap menjadi pendorong utama risiko kerusuhan. Meskipun beberapa negara seperti Bangladesh, Pakistan, Kenya, dan Nigeria mencatat sedikit perbaikan, mereka tetap berada dalam zona risiko tinggi. Ke depan, negara-negara seperti India, Meksiko, Brasil, Argentina, Kolombia, dan Turki diprediksi masih akan menghadapi tantangan stabilitas sosial yang berat akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan.