Kelompok garis keras Iran menyerang pejabat tinggi pemerintahan dalam upacara pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei awal Juli lalu, karena menuduh Presiden Masoud Pezeshkian dan sekutunya merancang kudeta perlahan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjadi sasaran lemparan batu saat berada di tengah kerumunan pelayat, sebelum akhirnya lari menyelamatkan diri dari amukan massa.
Insiden itu terjadi di tengah suasana duka sekaligus tegang. Saat peti jenazah Khamenei diarak di Teheran, sebagian pelayat berpakaian hitam justru meneriakkan "matilah si pengkhianat" kepada Pezeshkian yang berjalan di samping peti. Araghchi dimaki sebagai "pengkhianat yang menjual diri" oleh massa yang menolak langkah diplomasi pemerintah dengan Washington.
Ketegangan ini bukan sekadar emosi sesaat di jalanan. Faksi fundamentalis menilai para negosiator yang meneken kesepakatan dengan Amerika Serikat sedang membongkar sendi Republik Islam melalui kudeta lunak. Mereka memandang perundingan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi 1979.
Perang yang masih menyala antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat ruang politik dalam negeri makin mudah terbakar. Posisi Pezeshkian sebagai presiden yang membuka jalur dialog dengan musuh membuatnya jadi bulan-bulanan kelompok radikal yang selama ini menguasai struktur keamanan dan jalanan.
Ketiadaan Pemimpin Tertinggi baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, menambah rumit keadaan. Mojtaba tidak muncul di publik dengan alasan keamanan, atau karena disebut tak mampu menjalankan tugas. Absennya dia memutus akses faksi garis keras ke pusat otoritas tertinggi.
Akibatnya, Ghalibaf, Pezeshkian, dan Araghchi tampil sebagai wajah negara pasca-perang. Kelompok radikal menuduh trio tersebut memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk mengonsolidasikan pengaruh, menangguhkan parlemen, dan membubarkan demonstrasi malam yang selama ini jadi basis massa fundamentalis.
Di Indonesia, gesekan antara kelompok politik dan faksi ideologis di lembaga negara bukan hal asing, meski bentuknya tak sampai pelemparan batu di pemakaman. Polarisasi pasca-pemilu dan ketegangan antara eksekutif serta legislatif kerap memunculkan tuduhan saling makar. Peristiwa Iran mengingatkan pentingnya batas kelembagaan yang jelas agar konflik elit tak meluas ke jalanan.
Bagi pembaca Indonesia, berita ini relevan sebagai cermin bagaimana ketidakpastian suksesi pemimpin dapat dipakai kekuatan radikal untuk melegitimasi kekerasan. Stabilitas protokol negara dan akses informasi publik menjadi penyangga agar tuduhan kudeta tak jadi senjata politik liar.
Anggota parlemen radikal Mahmoud Nabavian menyoal langsung kemungkinan kudeta beberapa hari sebelum pemakaman. "Peringatan kepada rakyat Iran: Apakah kudeta akan segera terjadi?" tulisnya. Usai upacara, ia kembali menegaskan perlawanan terhadap apa yang disebutnya kudeta di bawah panji pembalasan darah Khamenei.
Pakar Iran Arash Azizi memandang tuduhan itu berakar pada terputusnya akses faksi garis keras ke Mojtaba. "Ketidakhadiran Mojtaba yang berkelanjutan berarti mereka tidak memiliki akses kepadanya dan bahwa Ghalibaf serta sekutunya secara efektif memegang kendali negara," kata Azizi. Kelompok ekstrem lantas menuduh Pezeshkian cs merencanakan kudeta terhadap Mojtaba.
Ke depan, krisis ini berpotensi memicu purbasangka berdarah jika Mojtaba tetap absen. Faksi garis keras dapat memperkuat mobilisasi jalanan guna menekan presiden dan parlemen yang mereka anggap ilegal.
Di sisi lain, jika Ghalibaf dan Pezeshkian berhasil menetapkan otoritas tanpa Mojtaba, Iran bisa bergeser ke arah pragmatisme militer-diplomatik. Arah itu akan menentukan nasib perundingan dengan AS serta stabilitas Timur Tengah yang ikut memengaruhi harga energi global, termasuk impor Indonesia.