Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mulai menelaah laporan pertandingan usai timnas Argentina menunjukkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" saat merayakan kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia. Peristiwa itu terjadi di Atlanta setelah Argentina menang 2-1 melalui comeback dramatis di menit-menit akhir, yang memastikan mereka berhadapan dengan Spanyol di final.
Spanduk tersebut merupakan klaim Argentina atas Kepulauan Falkland, wilayah seberang laut Britania di Samudra Atlantik bagian barat daya yang sejak lama menjadi sengketa kedaulatan antara London dan Buenos Aires. FIFA menyatakan bahwa komite disiplin independen mereka sedang mempelajari laporan resmi dan situasi terkait sebelum menentukan langkah berdasarkan kode disiplin federasi.
Argentina bukan kali pertama terjerat sanksi karena aksi serupa. Pada 2014, asosiasi sepak bola negara itu didenda 20.000 poundsterling gara-gara mengibarkan spanduk sama sebelum laga persahabatan melawan Slovenia. FIFA kala itu menilai tindakan tersebut melanggar aturan soal aksi politik dan perilaku tim.
Kepulauan Falkland menjadi titik panas hubungan Inggris–Argentina sejak invasi yang dilancarkan junta militer pimpinan Jenderal Leopoldo Galtieri pada 1982. Konflik berdarah selama 74 hari itu menewaskan 649 tentara Argentina dan 255 serdadu Britania, serta tiga warga kepulauan. Pada referendum 2013, dari 1.517 suara yang masuk dengan partisipasi di atas 90 persen, 1.513 memilih tetap menjadi wilayah seberang laut Inggris.
Di Inggris, reaksi politik langsung mengalir. Juru bicara Perdana Menteri menegaskan komitmen London tak akan goyah meski Piala Dunia bukan milik mereka. Partai Liberal Demokrat melalui pemimpinnya, Ed Davey, mendesak FIFA menghukum pemain yang memegang spanduk dengan skorsing di final melawan Spanyol.
Presiden Argentina, Javier Milei, memandang aksi pemainnya dapat dipahami dan sah secara ekspresi. Namun ia menegaskan lewat Radio El Observador bahwa urusan di lapangan tak termasuk ranah diplomasi. "Malvinas memang milik Argentina dan akan kami pulihkan lewat jalur diplomasi yang cerdas," ujarnya.
Bagi pembaca Indonesia, gesekan politik lewat olahraga ini mengingatkan pada tensi serupa di Asia. FIFA pernah menghukum gelandang Korea Selatan, Park Jong-woo, dengan skorsing dua laga kualifikasi Piala Dunia setelah memegang tulisan "Dokdo adalah wilayah kami" di Olimpiade 2012. UEFA juga sempat melarang Alvaro Morata dan Rodri tampil satu pertandingan gara-gara nyanyian "Gibraltar milik Spanyol" pada perayaan Euro 2024.
Industri sepak bola global kembali diuji soal batas netralitas. FIFA berulang kali menolak politik masuk ke lapangan, tetapi tekanan publik dan negara peserta kerap memaksa federasi bersikap. Pemain dan asosiasi kini sadar bahwa satu aksi visual bisa berujung sanksi berlapis.
Pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kecewa dan berharap FIFA menjatuhkan sanksi sesuai aturan agar politik tak merusak olahraga. Menteri Perdagangan Inggris, Peter Kyle, menilai timnya menunjukkan profesionalisme dan martabat, berbanding terbalik dengan Argentina. Ketua Partai Konservatif, Kemi Badenoch, mendukung investigasi penuh.
Milei diwartakan stasiun TN berkata ekspresi pemain sah, asal tak salah tafsir sebagai provokasi negara. "Ini sekadar pertandingan, begitu juga pandangan manajer dan veteran perang 1982," katanya.
FIFA diprediksi baru menuntaskan sidang disiplin beberapa pekan usai turnamen, mengingat sanksi biasanya menyusul bukan saat kompetisi berjalan. Argentina dipastikan tak kehilangan tiket final kendati tekanan politis menguat.
Tren hukuman simbol politik di lapangan akan makin ketat. Federasi perlu konsisten agar turnamen tak jadi panggung sengketa teritorial yang merusak integritas olahraga.