Pemerintah Filipina melayangkan protes keras terhadap media negara China Daily yang mengunggah video propaganda menggunakan kecerdasan buatan (AI). Video tersebut dinilai sangat ofensif karena menampilkan penggambaran warga Filipina sebagai monyet.
Pihak Filipina menyebut materi visual itu sebagai propaganda yang menjijikkan dan tidak dapat diterima, serta menegaskan penolakan tegas terhadap upaya dehumanisasi. Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataannya pada Kamis (13/7) lalu mendesak agar video yang diunggah di akun Facebook China Daily pada 10 Juli tersebut segera dihapus. "Kami menarik garis tegas terhadap penggambaran warga Filipina sebagai monyet dalam video 10 Juli 2026, yang sangat menyinggung, meresahkan, dan tidak dapat diterima," tegas pernyataan tersebut.
Video yang dibuat dengan AI itu menggambarkan seekor monyet yang mengenakan pakaian khas Filipina. Monyet tersebut terlihat diarahkan oleh lengan-lengan yang mewakili Amerika Serikat dan Jepang untuk menyanyikan sebuah lagu. Setelah disebut 'bodoh', monyet itu menarik selembar lirik bertuliskan "putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan". Aksi kemudian dilanjutkan dengan monyet itu dilempar ke laut dan dihantam oleh semprotan air dari sebuah kapal.
Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, mengecam keras materi tersebut sebagai "propaganda yang hina" dan "aib bagi negara mana pun yang mengklaim menjalankan kepemimpinan regional yang bertanggung jawab". Ia menambahkan bahwa insiden ini mengungkap kelemahan sebuah pemerintahan yang menggunakan rasisme, ancaman, dan kebencian yang dibuat-buat karena gagal total mempertahankan klaimnya yang menggelikan melalui akal sehat, bukti, atau hukum.
"Pengolok-olok terhadap Putusan Arbitral 2016 yang sah dan glorifikasi kekerasan terhadap rakyat dan tentara Filipina dalam video ini mengungkap kebangkrutan moral dan intelektual mesin propaganda Tiongkok," ujar Teodoro pada Kamis malam. Video AI China Daily ini diunggah bertepatan dengan peringatan 10 tahun putusan arbitrase penting yang membatalkan klaim luas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Beijing sendiri menolak putusan tersebut.
Teodoro melanjutkan, "Serangkaian perilaku skizofrenia Partai Komunis Tiongkok belakangan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Tindakan dehumanisasi terbaru ini semakin mengungkap mereka sebagai aktor yang tidak aman dan tidak percaya diri, serta tetangga yang tidak dapat dipercaya." Sikap tegas Filipina ini muncul di tengah memanasnya hubungan kedua negara akibat ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Insiden ini menyusul serangkaian konfrontasi di laut, manuver agresif kapal-kapal Tiongkok, sanksi Beijing terhadap Teodoro, dan yang terbaru adalah pemasangan barikade terapung oleh Tiongkok di pintu masuk Scarborough Shoal yang kemudian dicabut setelah protes Filipina.
Penggunaan AI dalam pembuatan konten propaganda seperti ini menimbulkan kekhawatiran baru. Teknologi AI, yang semakin canggih, dapat digunakan untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan dan memanipulasi opini publik secara efektif. Kemampuannya untuk menghasilkan gambar dan video yang realistis membuat konten palsu menjadi lebih sulit dideteksi.
Dalam konteks Indonesia, insiden ini menjadi pengingat pentingnya literasi digital dan kemampuan kritis dalam menyaring informasi. Masyarakat perlu waspada terhadap konten yang berpotensi memecah belah atau menyebarkan kebencian, terutama yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau memiliki agenda tersembunyi. Penggunaan AI untuk tujuan propaganda dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas regional jika tidak diantisipasi.
Sementara Filipina secara tegas menolak dan mengutuk video tersebut, respons dari Tiongkok sendiri belum ada. Kedutaan Besar Tiongkok di Manila belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar. Ketidakjelasan sikap Tiongkok ini dapat memperkeruh ketegangan yang sudah ada.
Pihak Filipina melihat insiden ini sebagai bukti kegagalan Tiongkok dalam mempertahankan klaimnya melalui jalur diplomasi dan hukum. Alih-alih menggunakan argumen rasional, Tiongkok justru beralih ke taktik propaganda yang merendahkan martabat.
Kejadian ini juga menyoroti pergeseran taktik dalam perang informasi di era digital. Propaganda tidak lagi hanya mengandalkan teks atau gambar statis, tetapi dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti AI untuk menciptakan narasi yang lebih kuat dan emosional, meskipun menyesatkan.
Ke depan, insiden ini kemungkinan akan semakin mempertebal ketidakpercayaan antara Filipina dan Tiongkok, terutama terkait isu Laut Tiongkok Selatan. Manila akan semakin waspada terhadap setiap bentuk propaganda yang diluncurkan oleh Beijing, dan mungkin akan meningkatkan upaya untuk melawan narasi negatif tersebut.
Perkembangan ini juga dapat mendorong negara-negara lain di kawasan untuk lebih berhati-hati dan memperkuat pertahanan informasi mereka terhadap potensi manipulasi dari pihak luar. Penggunaan AI dalam propaganda menjadi tantangan baru yang memerlukan solusi kolektif.