Bandung – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat secara resmi mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun 2026. Desakan ini muncul setelah fraksi tersebut mengidentifikasi sedikitnya sembilan persoalan krusial yang mengganggu proses seleksi, mulai dari kendala teknis hingga kebijakan yang dinilai diskriminatif.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, menekankan bahwa evaluasi komprehensif sangat mendesak dilakukan agar proses pendidikan di Jawa Barat dapat berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga rasa keadilan bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, dapat terjaga dengan baik selama periode penerimaan.
Salah satu sorotan utama dalam desakan ini adalah Program Sekolah Maung yang dinilai diluncurkan tanpa sosialisasi memadai. Ineu menyebutkan bahwa kriteria program ini masih ambigu dan berpotensi memicu diskriminasi antarsekolah negeri. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menghidupkan kembali konsep sekolah unggulan yang sebenarnya telah dihapus dalam regulasi nasional, sehingga memicu polemik di kalangan masyarakat.
Selain masalah kebijakan, fraksi ini juga menyoroti berbagai kendala teknis yang merugikan pendaftar. Gangguan pada aplikasi pendaftaran, data siswa yang hilang secara misterius, perubahan peringkat yang drastis tanpa penjelasan, hingga dugaan kesalahan dalam formula perhitungan nilai menjadi catatan serius. Masalah teknis ini dinilai sebagai kegagalan sistemik yang perlu segera dibenahi oleh dinas terkait.
Persoalan jalur domisili juga menjadi catatan kritis bagi PDIP. Ditemukan adanya ketimpangan di lapangan, di mana calon siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah justru tidak lolos, sementara peserta yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah justru diterima. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas sistem zonasi yang diterapkan pada SPMB 2026.
Terakhir, PDIP menuntut transparansi terkait Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Pemerintah Provinsi Jawa Barat didesak untuk menjamin pembiayaan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk melalui jalur ini. Ineu menegaskan bahwa fraksinya akan terus mengawal kebijakan ini agar setiap anak di Jawa Barat mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa adanya beban finansial tambahan bagi orang tua.