Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada Juni lalu terus bertambah. Hingga Kamis pekan lalu, legislator Venezuela Jorge Rodriguez mengumumkan bahwa angka kematian yang terkonfirmasi telah mencapai 4.930 jiwa.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sebanyak 50.000 orang masih hilang dan banyak diduga tewas terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Bencana ini juga melukai hampir 17.000 orang dan memaksa 21.120 lainnya tinggal di tempat penampungan sementara.
Gempa kembar itu terjadi hampir satu bulan lalu. Meski tim penyelamat Venezuela telah dikerahkan sejak awal, warga setempat menilai respons pemerintah sangat lambat. Sejumlah korban yang selamat mengungkapkan kekecewaan mereka.
“Sejak awal ketika gempa terjadi, respons langsung datang dari warga sipil. Warga sipil dan individu independen. Respons dari negara baru terlihat sekarang,” kata Cinthia Pulido, seorang warga Venezuela yang mengungsi, kepada Al Jazeera. “Kami hanya menonton dan menunggu jawaban.”
Tim penyelamat internasional yang datang segera setelah bencana kini telah pergi. Fokus beralih ke pemberian bantuan kemanusiaan. Louismarez Paez, warga lain yang mengungsi, menuturkan bahwa ia hanya bisa mendapatkan cukup untuk bertahan hidup dan membantu ibunya yang sama sekali tidak menerima bantuan dari pihak mana pun.
Di tengah upaya pemulihan yang berat, sanksi ekonomi Amerika Serikat menjadi hambatan besar. Mark Weisbrot, ekonom senior dan ko-direktur Center for Economic and Policy Research, mengatakan Venezuela tidak bisa mengakses sumber daya krusial yang seharusnya menjadi haknya. Sekitar 11 miliar dolar AS milik Venezuela saat ini diblokir oleh AS dan negara-negara Eropa.
“Venezuela memiliki sumber daya krusial yang tidak diizinkan untuk diakses,” ujar Weisbrot. Pekan lalu, 14 anggota parlemen Partai Demokrat AS mengirim surat kepada Gedung Putih yang mendesak pelonggaran sanksi terhadap Venezuela. Mereka menilai sanksi tersebut “sangat menghambat upaya bantuan darurat” dan “secara serius menghambat respons dan rekonstruksi negara”.
PBB memperkirakan biaya pemulihan Venezuela bisa mencapai 37 miliar dolar AS. Tanpa akses ke dana yang dibekukan, proses rekonstruksi diperkirakan berjalan sangat lambat dan penuh tantangan.
Situasi di Venezuela menjadi pengingat penting bagi Indonesia yang juga berada di kawasan rawan gempa bumi. Kasus ini menunjukkan bahwa faktor politik dan ekonomi dapat memperparah dampak bencana. Indonesia perlu terus memperkuat kemandirian sistem tanggap darurat dan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya luar yang sewaktu-waktu bisa terhambat oleh tekanan geopolitik.
Ke depan, pemerintah Venezuela masih harus berjuang menggalang dana dan sumber daya untuk rekonstruksi. Bantuan internasional akan tetap diperlukan, tetapi tanpa pencairan aset yang dibekukan, pemulihan menjadi jauh lebih sulit. Dunia kini menanti apakah tekanan politik akan mereda sehingga fokus kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan.