Melissa Low dari Universitas Nasional Singapura (NUS) mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat harus dimulai jauh lebih awal, ketika berbagai opsi perencanaan masih terbuka, bukan setelah studi selesai. Hal ini menjadi sorotan setelah Dewan Perumahan dan Pembangunan (HDB) mengkonfirmasi rencana redevelop Gillman Barracks untuk perumahan publik, menyusul studi dampak lingkungan dan warisan budaya yang telah rampung. Meskipun temuan studi tersebut berharga—menunjukkan keberadaan beberapa spesies yang dilindungi dan contoh langka perencanaan militer kolonial yang terjaga—bagaimana pertimbangan kedua aspek itu dalam keputusan akhir masih menjadi pertanyaan.
Studi dampak lingkungan menemukan bahwa area tersebut merupakan rumah bagi beberapa spesies yang memiliki nilai konservasi tinggi. Sementara itu, studi dampak warisan budaya menyimpulkan bahwa situs ini merupakan contoh langka dan terpelihara dengan baik dari perencanaan militer kolonial. Temuan-temuan ini akan memandu HDB dalam meminimalkan dampak pembangunan dan mempertahankan bangunan-bangunan bersejarah. Namun, masyarakat dan pelaku usaha ingin tahu bagaimana nilai-nilai lingkungan dan warisan budaya ditimbang terhadap kebutuhan perumahan, opsi alternatif apa yang dipertimbangkan, dan mengapa proposal saat ini dipilih.
Gillman Barracks mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam perencanaan kota Singapura. Dalam satu dekade terakhir, negara tersebut telah meningkatkan penggunaan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak warisan untuk proyek-proyek kompleks. Ada kesadaran bahwa perencanaan harus didasarkan pada bukti ilmiah, sejarah budaya, dan keberlanjutan jangka panjang. Namun, kasus Gillman Barracks menunjukkan bahwa proses tersebut masih menghadapi hambatan.
Banyak warga yang baru-baru ini mengetahui rencana ini, meskipun pertama kali diungkapkan pada Maret 2024. Mereka kini memiliki waktu empat minggu untuk menelaah ratusan halaman laporan teknis dan memberikan masukan secara daring. Melissa Low menekankan bahwa partisipasi publik seharusnya dimulai lebih awal, ketika lebih banyak opsi masih mungkin dieksplorasi. Formulir umpan balik daring memang berguna untuk mengumpulkan masukan, tetapi tidak dapat menggantikan dialog langsung antara perencana dan masyarakat. Rapat informasi, sesi tanya jawab, dan kesempatan berinteraksi langsung memungkinkan warga memahami berbagai tujuan yang saling bersaing dan memberikan masukan yang lebih berdasar.
Yang paling mengkhawatirkan adalah rasa pasrah yang menyertai kekecewaan warga. Dalam percakapan dengan tetangga, aktivis warisan budaya, dan anggota komunitas lingkungan, saya repeatedly mendengar sentimen yang sama: arah perencanaan utama tampaknya sudah diputuskan sebelum konsultasi publik dimulai. Baik atau tidaknya persepsi ini mencerminkan realitas proses perencanaan, tetapi hal ini penting bagi kepercayaan masyarakat bahwa partisipasi mereka dapat memengaruhi hasil.
Ketika konsultasi dianggap hanya terjadi setelah keputusan utama dibuat, partisipasi berisiko menjadi sekadar pencatatan keberatan, bukan pembentukan kebijakan. Seiring waktu, hal ini dapat mengurangi partisipasi sipil yang bermakna dan melemahkan kepercayaan publik terhadap proses perencanaan. Kepercayaan dibangun bukan hanya dengan meminta masukan, tetapi juga dengan menunjukkan bahwa masukan tersebut benar-benar dipertimbangkan. Terkadang hal ini berarti memodifikasi proposal; terkadang berarti menjelaskan dengan jelas mengapa tindakan yang berbeda diambil. Dalam kedua kasus tersebut, masyarakat lebih mungkin menerima keputusan yang sulit ketika mereka memahami bagaimana pandangan mereka membentuk hasilnya.
Dalam percakapan setelah pengumuman Gillman Barracks, saya mendengar saran bahwa warga harus mengidentifikasi penggunaan alternatif untuk situs tersebut. Namun, mengidentifikasi dan mengevaluasi skenario perencanaan yang realistis pada akhirnya merupakan tanggung jawab lembaga perencanaan, yang memiliki akses terhadap penilaian lingkungan, studi transportasi, proyeksi demografis, dan data penggunaan lahan yang lebih luas yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Partisipasi yang bermakna oleh karena itu tidak boleh bergantung pada warga yang menghasilkan master plan yang sepenuhnya dikembangkan. Lembaga-lembaga dapat menyajikan beberapa opsi perencanaan yang kredibel, menjelaskan trade-off yang terkait dengan masing-masing opsi, dan mengundang publik untuk membahas keseimbangan antara perumahan, konservasi, dan warisan yang mereka yakini paling melayani generasi saat ini dan masa depan.
Misalnya, alternatif mungkin termasuk memusatkan pembangunan di bagian situs yang sebelumnya terganggu sambil mempertahankan area hutan asli yang lebih luas, dan menyesuaikan bangunan warisan untuk tujuan komunitas dan budaya. Bahkan jika alternatif-alternatif ini pada akhirnya tidak diadopsi, menjelaskan mengapa mereka dipertimbangkan—dan mengapa mereka ditolak—akan memperkuat kepercayaan publik dalam proses perencanaan.
Di Indonesia, pendekatan yang serupa dapat menjadi pelajaran berharga. Jakarta, misalnya, telah menghadapi kontroversi terkait proyek-proyek infrastruktur besar di mana penilaian dampak lingkungan sering kali diterbitkan setelah keputusan diambil, menyebabkan protes dari warga. Namun, kebijakan terbaru mendorong dilakukannya dengar pendapat publik yang lebih awal. Surabaya, di sisi lain, telah memperkenalkan anggaran partisipatif yang memungkinkan warga mengusulkan proyek di lingkungan mereka, menunjukkan bagaimana keterlibatan awal dapat meningkatkan penerimaan masyarakat.
Ke depan, tren global bergerak menuju perencanaan yang lebih berbasis data dan penggunaan platform digital untuk mengumpulkan masukan. Namun, teknologi hanya merupakan alat; dialog yang tulus dan transparan tetap menjadi kunci. Kasus Gillman Barracks mengingatkan kita bahwa keseimbangan antara memenuhi kebutuhan perumahan dan melestarikan ruang hijau serta warisan budaya adalah tantangan universal. Perencana di Singapura dan Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk menghindari reaksi negatif dan membangun kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan bagi pembuat kebijakan adalah merancang proses yang tidak hanya meminta masukan, tetapi juga menunjukkan bagaimana masukan tersebut membentuk hasil akhir. Hanya dengan cara ini kepercayaan publik dapat dipertahankan, dan keputusan sulit tentang penggunaan lahan dapat diterima oleh masyarakat.