Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengumumkan pemilihan Khalil Al Hayya sebagai Kepala Biro Politik baru pada Senin (20/7), mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yahya Sinwar sejak tewas dalam operasi militer Israel di Gaza Oktober lalu. Penunjukan ini disahkan melalui pernyataan resmi yang dikutip AFP, menegaskan Al Hayya akan memimpin hingga 2027 sebelum digelar pemilihan baru.
Sebagai negosiator utama Hamas dalam percakapan gencatan senjata tidak langsung dengan Israel, Al Hayya membawa pengalaman diplomatik yang mendalam. Dia juga dikenal sebagai arsitek hubungan Hamas dengan Iran, sekutu strategis yang menyediakan dukungan militer dan keuangan. Kedua peran ini menjadikannya figur sentral dalam menentukan arah gerakan di fase perang yang semakin kompleks.
Lahir di Kota Gaza pada 5 November 1960, Al Hayya tumbuh di bawah bayang-bayang Perang Enam Hari 1967 dan pendudukan Israel yang mengikuti. Trauma kolektif itu membentuk kesadaran politiknya sejak dini. Pertemuan dengan pendiri Hamas, Syeikh Ahmed Yassin, pada Maret 1980 menjadi titik balik yang mengantarkannya ke aktivisme terorganisir, lalu menjadi anggota pendiri Hamas pada 1987.
Pendidikan formalnya mencerminkan profil intelektual yang langka di kalangan pemimpin militer. Al Hayya meraih sarjana di Universitas Islam Gaza (1983), magister di Universitas Yordania (1986), hingga doktor dalam ilmu hadits dari Sudan (1997). Latar belakang akademik ini memperkuat otoritasnya di kalangan kader dan simpatisan yang menghormati otoritas keagamaan.
Perjalanan politiknya dipenuhi konfrontasi langsung dengan Israel. Selama Intifada Pertama, ia berulang kali ditahan dan mengalami penyiksaan berat. Tahun 2006 ia masuk Dewan Legislatif Palestina dan memimpin fraksi Hamas. Namun harga pribadi yang dibayar sangat tinggi: serangan udara Mei 2007 menewaskan tujuh kerabat termasuk dua saudara laki-laki, putranya Hamza gugur 2008, lalu istri, putra sulung, dan tiga cucu tewas di serangan berturut-turut. Ia sendiri selamat dari upaya pembunuhan di Doha, Qatar, September 2025.
Kehilangan keluarga dalam skala masif justru memperkuat legitimasi Al Hayya di mata basis pendukung. Bagi banyak Palestina, dia melambangkan ketahanan (sumud) yang tidak bisa dihancurkan oleh aparat keamanan Israel. Narasi ini dijadikan Hamas untuk memobilisasi dukungan di tengah tekanan militer yang tak henti-hentinya.
Dari perspektif Israel, penunjukan Al Hayya menandai kelanjutan kebijakan keras. Pemerintahan Netanyahu sudah lama menempatkan dia dalam daftar target prioritas karena perannya mengoordinasikan transfer senjata dari Iran dan mengelola jaringan logistik militer Brigades Al-Qassam. Mantan pejabat Mossad yang tidak ingin disebut nama menilai Al Hayya "lebih berbahaya dari Sinwar dalam hal jaringan internasional".
Di sisi diplomatik, kehadiran Al Hayya memperkeruh prospek gencatan senjata. Sebagai arsitek negosiasi sebelumnya, ia mengetahui detail sensitif setiap klausa yang dibahas Qatar, Mesir, dan AS. Namun posisinya yang kini lebih tinggi memberinya wewenang untuk menolak kompromi yang dianggap merugikan hak Palestina, termasuk soal pembebasan tahanan dan blokade Gaza.
Iran menyambut pengangkatan ini dengan pujian. Surat ucapan dari Ali Khamenei menyoroti "keteguhan Al Hayya dalam jalan perlawanan". Teheran kemungkinan akan memperkuat saluran pasokan roket dan drone melalui koridor Suriah-Lebanon, memanfaatkan kepercayaan personal antara Al Hayya dan komando IRGC.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan secara diplomatik dan kemanusiaan. Sebagai negara non-blok yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Jakarta harus menyiapkan posisi jelas jika eskalasi baru memicu krisis pengungsi massal. Kemlu juga perlu mengawasi dampak terhadap stabilitas Hutan Gas Gaza yang menjadi perhatian Pertamina, serta keamanan warga Indonesia yang bekerja di wilayah Timur Tengah.
Langkah selanjutnya Hamas akan diuji pada bulan-bulan mendatang: apakah Al Hayya mampu menyatukan fraksi keras dan pragmatis internal, serta mengelola tekanan ganda dari operasi militer Israel dan tekanan negara-negara Arab moderat yang mendorong normalisasi. Pilihannya akan menentukan apakah perang Gaza meluas ke perang regional penuh, atau membuka celah diplomatik yang hingga kini tetap tertutup.