Kelompok pejuang Palestina Hamas mengumumkan akan menggelar putaran kedua pemilihan internal untuk menentukan ketua Biro Politik baru pekan depan. Pemilihan ini menjadi momen krusial bagi organisasi yang telah kehilangan hampir seluruh jajaran kepemimpinan senior akibat kampanye militer Israel di Jalur Gaza selama lebih dari setahun terakhir.
Dua nama telah mengunci posisi sebagai finalis, yaitu Khaled Meshaal dan Khalil Al Hayya. Meshaal merupakan mantan pemimpin politik Hamas yang pernah menjabat sebagai ketua Biro Politik pada periode sebelumnya, sementara Al Hayya adalah mantan wakil ketua yang selama ini berperan sebagai perwakilan Gaza dalam struktur kepemimpinan organisasi.
Pemilihan ini bukan sekadar pergantian pimpinan biasa. Hamas sedang berupaya memulihkan struktur komando yang porak-poranda oleh operasi Israel. Sejak awal konflik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara sistematis menargetkan para pemimpin Hamas di berbagai tingkatan, baik komando politik maupun militer.
Rangkaian kehilangan dimulai dari pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, pada Juli 2024. Haniyeh yang saat itu menjabat sebagai kepala Biro Politik Hamas tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan agen Israel. Dua bulan kemudian, Dewan Syura menunjuk Yahya Sinwar sebagai penggantinya. Namun Sinwar hanya sempat memimpin selama dua bulan sebelum tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel di Rafah pada Oktober 2024.
Kematian berturut-turut dua pemimpin puncak memaksa Hamas membentuk dewan kepemimpinan sementara beranggotakan lima orang. Komite transisi ini menangani pemerintahan dan negosiasi di masa perang, dengan Mohammad Darwish yang berbasis di Qatar secara nominal menjabat sebagai ketua.
Aturan pemilihan Hamas menetapkan bahwa kandidat harus meraih suara mayoritas 50 persen plus satu dari Dewan Syura Pusat untuk memenangkan pemilihan. Dewan Syura sendiri merupakan lembaga yang anggotanya dipilih oleh kader Hamas di tiga wilayah: Jalur Gaza, Tepi Barat, dan luar negeri. Masing-masing wilayah mengirimkan perwakilan untuk membentuk Dewan Syura Pusat, yang kemudian berwenang menentukan pemimpin organisasi.
Kerangka kepemimpinan Hamas yang berlaku sejak 2021 mengamanatkan bahwa dua posisi tertinggi harus mencakup perwakilan dari Gaza dan dua lainnya dari Tepi Barat serta diaspora. Jika Al Hayya kalah dalam putaran kedua ini, ia tetap akan ditempatkan sebagai wakil kepala politik sesuai aturan organisasi.
Pemenang pemilihan nanti akan menjabat hingga 2027, ketika pemilihan baru dijadwalkan digelar. Masa jabatan singkat ini menunjukkan bahwa Hamas lebih membutuhkan stabilitas kepemimpinan jangka pendek ketimbang mandat panjang yang ideal.
Tantangan yang menanti pemimpin baru Hamas terbilang berat. Rekonstruksi Gaza pasca-perang menjadi agenda utama yang membutuhkan koordinasi masif dengan komunitas internasional. Selain itu, hubungan dengan faksi-faksi Palestina lainnya, terutama Fatah yang menguasai Otoritas Palestina di Tepi Barat, perlu diperbaiki demi solidaritas nasional Palestina.
Analis politik Palestina Wissam Afifa menjelaskan bahwa struktur organisasi Hamas beroperasi mirip dengan proses biologis pembelahan mitosis. Satu sel membelah menjadi dua sel identik. Ketika terjadi krisis, prosedur darurat dan rencana cadangan yang sudah dirancang sebelumnya secara otomatis memicu lapisan administrasi dan kepemimpinan sekunder untuk mengambil alih kendali.
Mekanisme inilah yang memungkinkan Hamas tetap beroperasi meski kehilangan hampir seluruh komando senior. Organisasi ini seolah memiliki cadangan kepemimpinan yang terus tumbuh dari dalam, menunggu waktu untuk diaktifkan saat diperlukan.
Bagi Indonesia, pergolakan internal Hamas memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dinamika kepemimpinan Hamas akan memengaruhi jalannya diplomasi dan bantuan kemanusiaan yang selama ini disalurkan melalui berbagai lembaga. Pemerintah Indonesia juga telah berulang kali menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik, posisi yang akan tetap krusial terlepas dari siapa yang memimpin Hamas ke depan.