Kementerian Luar Negeri Qatar sebagai mediator utama mengonfirmasi bahwa negosiasi terbaru antara Israel dan Hamas telah memasuki tahap kritis. Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, menyatakan pada Jumat (1/8) bahwa grup tersebut siap menerima kerangka perdamaian yang ia sebut "sulit dan menyakitkan", namun menegaskan prasyarat mutlak: Israel harus terlebih dahulu mengimplementasikan fase pertama kesepakatan Sharm el-Sheikh yang dicapai tahun lalu.
Menurut Hamad, fase tersebut mewajibkan Israel mengakhiri operasi militer di Gaza, menarik pasukan ke posisi Oktober 2023, serta memperlancar aliran bantuan kemanusiaan. Baru setelah itu Hamas akan menyerahkan senjata berat, pabrik produksi militer, gudang amunisi, dan jaringan terowongan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) — badan teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola enklave tersebut.
Pengumuman Donald Trump pada Kamis (31/7) melalui platform Truth Social menyebut pencapaian "milestone besar" menuju akhir perang. Dewan Perdamaian yang dibentuknya merumuskan peta jalan 15 poin yang meminta kedua belah pihak serta fraksi Palestina lain melaksanakan penuh kesepakatan Sharm el-Sheikh. Dokumen tersebut menetapkan proses dekomision senjata harus berkaitan dengan penarikan bertahap Israel, dan menegaskan tidak ada senjata yang diserahkan kepada Israel atau pihak non-Palestina.
Namun realita di lapangan menunjukkan kesenjangan yang dalam. Hanya berjam-jam setelah pengumuman Trump, otoritas medis Gaza melaporkan setidaknya satu Palestina tewas dan beberapa lain terluka akibat serangan udara dan tembakan Israel. Tentara Israel mengaku meninjau satu insiden di mana serangan yang ditujukan pada anggota sayap bersenjata Hamas dialihkan setelah teridentifikasi warga sipil. Sementara itu, Menteri Polisi Itamar Ben-Gvir dari partai Jewish Power menolak draf kesepakatan dan menuntut kebijakan pembunuhan tertarget terhadap pemimpin Hamas diteruskan.
Ketegangan ini mencerminkan dinamika yang sudah lama menghantui upaya diplomasi: saling curiga dan tuntutan masing-masing pihak agar lawan bergerak duluan. Israel menegaskan tidak akan menarik pasukan dari "Yellow Line" — garis demarkasi militer yang disepakati dalam gencatan senjata — kecuali Hamas melakukan "pencabutan senjata yang tulus". Hamas hingegen menolak istilah "pencabutan senjata" dan memilih menyebutnya "kerangka komprehensif" yang dikondisikan pada kepatuhan Israel terlebih dahulu.
NCAG menyambut kemajuan peta jalan dan menyatakan siap menanggung tanggung jawab administrasi sipil. Uni Eropa, Jerman, dan Inggris — potensial donor untuk rekonstruksi Gaza pasca-perang — juga mengeluarkan pernyataan dukungan. Namun analis mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan mediator Qatar, Mesir, dan AS memaksa kedua pihak mematuhi jadwal yang telah disepakati.
Bagi Benjamin Netanyahu, situasi ini menimbulkan dilem politik domestik. Perdana Menteri Israel menghadapi pemilu pada Oktober mendatang dan membutuhkan dukungan partai-partai kanan yang menolak kompromi di Gaza. Sumber Israel mengungkapkan bahwa isu Gaza bahkan tidak dibahas dalam pertemuan Netanyahu dengan Trump di Washington pada Selasa lalu — mengindikasikan bahwa prioritas Netanyahu mungkin terletak pada kalkulasi politik internal daripada teror perdamaian.
Di tengah ketidakpastian diplomatik, warga Gaza yang telah bertahan lebih dari sembilan bulan perang tetap skeptis. Samir Ayad (60), pengungsi di tenda Gaza City, menegaskan tidak melihat perubahan nyata. "Kamu Trump, mulailah dari pihakmu. Gencatan senjata, hentikan pembunuhan, dan tarik mundur pasukan Israel," ucapnya kepada Reuters. Permintaan sederhana itu mencerminkan keputusaan jutaan warga yang kehausan air bersih, makanan, dan keamanan.
Peta jalan 15 poin Trump mencakup penetapan batas waktu yang ketat: fase pertama harus diselesaikan dalam 60 hari, diikuti transisi kekuasaan sipil ke NCAG, dan proses dekomision senjata yang berlangsung paralel dengan penarikan Israel. Namun pengalaman menunjukkan bahwa garis waktu semacam ini sering kali meleset akibat insiden di lapangan yang memicu eskalasi baru.
Observator geopolitik menilai keberhasilan inisiatif ini akan menjadi uji nyata bagi diplomasi Trump di Timur Tengah. Jika gagal, kekecewaan internasional terhadap peran AS sebagai mediator akan semakin dalam. Jika berhasil, ini bisa menjadi template untuk penyelesaian konflik lain di wilayah yang rapuh tersebut — meski banyak yang meragukan apakah kepercayaan timbal balik yang hancur bisa dibangun kembali hanya dengan dokumen kesepakatan.