Pejuang Hamas menegaskan tidak akan menginisiasi pelucutan senjata sebelum Israel menunaikan kewajiban menarik pasukan dari Jalur Gaza. Pernyataan tegas ini disampaikan pejabat senior Ghazi Hamad kepada Al Jazeera pada Jumat (31/7/2026), menanggapi pengumuman Presiden AS Donald Trump soal tercapainya kesepakatan damai.
Menurut Hamad, rekonstruksi Jalur Gaza tidak terpisah dari klausul kesepakatan yang mewajibkan penarikan pasukan Israel. "Israel tidak akan memiliki peran dalam proses pelucutan senjata yang justru dilakukan oleh Komite Teknokrat Palestina untuk Gaza," ujarnya. Hamas menuntut Israel memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum langkah pelucutan senjata dimulai.
Kesepakatan yang dimediasi Mesir, Qatar, dan Turki ini sebelumnya diumumkan Trump sebagai "terobosan bersejarah". Presiden AS mengklaim kesepakatan mencakup pelucutan senjata penuh Hamas dan faksi militer lain, serta penarikan bertahap pasukan Israel seiring berlangsungnya negosiasi. Trump memuji peran ketiga negara mediator tersebut.
Namun realita di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan. Gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025 tidak menghentikan agresi Israel. Data menunjukkan 1.214 warga Palestina tewas dan 3.977 terluka akibat serangan Israel pasca-gencatan senjata hingga 30 Juli 2026. Korban jiwa mayoritas perempuan dan anak-anak.
Sejak perang pecah, paling tidak 73.000 Palestina tewas dan 174.000 terluka. Sekitar 90 persen infrastruktur Jalur Gaza hancur berantakan. Kondisi ini memperkuat ketidakpercayaan Hamas terhadap komitmen Israel. Hamad mengakui perundingan dengan Israel "sulit dan berat", namun menegaskan komitmen Hamas pada hak-hak rakyat Palestina.
Mekanisme keamanan pasca-kesepakatan dirancang melibatkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan kepolisian Palestina yang bertugas menjaga Jalur Gaza. Dewan Perdamaian (BoP) akan mengawasi implementasi rencana 20 poin Trump. Namun keberhasilan struktur ini bergantung pada kepatuhan kedua belah pihak.
Ketidaksepakatan fundamental ini mencerminkan kesenjangan antara narasi diplomatik dan realita militer. Trump mengklaim terobosan, namun Hamad menolak urutan yang menempatkan pelucutan senjata sebelum penarikan pasukan. Bagi Hamas, penyerahan senjata tanpa jaminan keamanan berarti keputusasaan.
Posisi Hamas mendapat dukungan implisit dari faksi-faksi Palestina lain yang melihat pelucutan senjata prasyarat sebagai jebakan. Pengalaman sejarah menunjukkan Israel sering melanggar kesepakatan tanpa konsekuensi internasional yang signifikan. Hal ini memperkuat kepercayaan diri Hamas untuk menunggu.
Mesir, Qatar, dan Turki menghadapi ujian kredibilitas sebagai mediator. Ketiga negara harus memastikan Israel tidak hanya menandatangani dokumen, tapi melaksanakan penarikan pasukan nyata. Tanpa tekanan efektif, kesepakatan berisiko jadi kertas kosong seperti perjanjian Oslo.
Komunitas internasional mengawasi perkembangan ini dengan cemas. Kegagalan implementasi berpotensi memicu escalation baru yang lebih mematikan. Ribuan mayat di bawah reruntuhan Gaza menjadi pengingat tragis bahwa kesepakatan tanpa eksekusi hanya memperpanjang penderitaan.
Langkah selanjutnya bergantung pada apakah mediator mampu memaksa Israel mundur secara bertahap sebagaimana janji Trump. Jika Israel tetap di Jalur Gaza, Hamas tidak akan menyerahkan senjata. Kematangan ini menempatkan beban bukti pada pihak yang memiliki superioritas militer — Israel — untuk membuktikan keseriusan damai.