Internasional

Herzog Dorong Normalisasi dengan Saudi, Riyadh Tetap Tegas Soal Palestina

Ringkasan

  • Presiden Israel Isaac Herzog meminta dialog langsung dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk mewujudkan normalisasi, namun Riyadh menegaskan prasyarat kemerdekaan Palestina tidak bisa ditawar.

Presiden Israel Isaac Herzog terang-terangan mengungkapkan keinginan kerasnya agar Tel Aviv dan Riyadh membuka babak baru hubungan diplomatik. Dalam wawancara eksklusif dengan stasiun Al Arabiya yang tayang Kamis (16/7), Herzog menyebut normalisasi dengan Arab Saudi sebagai "impian" yang sudah lama ia gendong. Ia bahkan memuji-muji Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) dan memintanya memulai dialog langsung antara Yerusalem dan Mekkah.

"Dialog antara Yerusalem dan Mekkah seharusnya menjadi inti sebenarnya, karena saya percaya Yahudi dan Muslim perlu hidup berdampingan di wilayah ini dalam damai," ucap Herzog. Ia juga memuji Abraham Accords — kerangka normalisasi yang dicetuskan Donald Trump pada masa jabatannya pertama — yang telah menghubungkan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Menurutnya, kesepakatan itu membuktikan kerja sama regional bisa berhasil.

Namun jalan menuju genggaman tangan dengan Riyadh jauh dari mulus. Prospek normalisasi sempat menggelegar sebelum Perang Gaza meletus akhir 2023. Agresi militer Israel ke Jalur Gaza membuat Saudi menarik rem dan menegaskan: tidak ada normalisasi sebelum Palestina merdeka. Ketegasan ini ditegaskan ulang MbS di Oval Office, Washington, pada November 2025 saat berkunjung ke AS pertama kalinya sejak 2018. "Kami ingin menjadi bagian dari Abraham Accords. Namun, kami juga ingin memastikan bahwa kami mengamankan jalan yang jelas menuju solusi dua negara," tegasnya di hadapan Trump.

Kedudukan Saudi sebagai penguasa dua kota suci Islam — Mekkah dan Madinah — menjadikan keputusannya berdampak jauh melampaui bilateral. Riyadh tidak bisa terlihat mengkhianati cause Palestina tanpa merusak legitimasi kepemimpinan dunia Muslim. Itulah mengapa meskipun keuntungan ekonomi dan keamanan dari normalisasi dengan Israel sangat menggiurkan — termasuk akses teknologi pertahanan AS dan integrasi pasar regional — Saudi tetap menahan diri.

Di sisi Israel, tekanan dalam negeri juga memicu urgensi Herzog. Koalisi Netanyahu menghadapi kritik keras soal isolasi diplomatik dan biaya perang yang menggebu. Normalisasi dengan Saudi dianggap sebagai "hadiah" geopolitik terbesar yang bisa melegitimasi kebijakan keras Israel sekaligus membuka pintu investasi Arab Teluk. Herzog, meski peranannya seremonial, menggunakan platform kepresidenan untuk membangun narasi perdamaian yang lebih lunak dibanding retorik militer Netanyahu.

Analis Timur Tengah menilai kesenjangan antara keinginan Israel yang "ngebet" dan keteguhan Saudi menciptakan deadlock yang sulit pecah tanpa intervensi kuat Washington. Trump, yang kini kembali ke Kursi Oval, memang memiliki leverage: jaminan keamanan AS, program nuklir sipil Saudi, dan paket senjata canggih. Tapi bahkan Trump tidak bisa memaksa Riyadh melanggar komitmen Palestina tanpa risiko geopolitik besar di dunia Muslim.

Kendati demikian, sinyal-sinyal pendekatan terus terpancar. Laporan intelijen Barat menyebut adanya saluran komunikasi tersembunyi antara pejabat Israel dan Saudi sepanjang 2024-2025, fokus pada koordinasi keamanan anti-Iran. Iran dianggap ancaman bersama yang mendorong konvergensi kepentingan di balik tirai. Namun tanpa framework politik yang mengakui kedaulatan Palestina, saluran itu terbatas pada taktis, tidak strategis.

"Herzog berbicara sebagai presiden, bukan pemegang kekuatan eksekutif," kata Dr. Ahmad Fauzi, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia. "Normalisasi butuh keputusan Netanyahu dan kabinet, yang saat ini didominasi fraksi kanan keras yang menolak negara Palestina. Saudi tahu ini. Jadi permintaan dialog Herzog lebih bersifat simbolik — membangun opinion — daripada langkah konkret."

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar berita jauh. Sebagai negara Muslim terbesar dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, Jakarta mengamati apakah normalisasi Arab-Israel akan menggerus konsensus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan gerakan non-blok. Indonesia juga punya kepentingan ekonomi: stabilitas Timur Tengah mempengaruhi harga minyak, tenaga kerja migran, dan investasi negara Teluk di Nusantara.

Langkah selanjutnya bergantung pada tiga variabel: apakah Israel akan menerima komitmen tak tergoyahkan menuju negara Palestina, apakah Trump mau memaksa Netanyahu, dan apakah MbS siap mempertaruhkan kredibilitas Islam untuk keuntungan strategis. Saat ini, ketiganya masih di area abu-abu. Dialog Herzog-MbS mungkin akan terjadi — tapi apakah itu melahirkan perdamaian atau hanya foto-op, sejarah yang akan menjawab.

Mengapa Ini Penting

Normalisasi Israel-Saudi akan mengubah peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental: mengisolasi Iran, melegitimasi okupasi Israel, dan menggeser keseimbangan kekuatan Muslim. Bagi Indonesia, hal ini menguji komitmen diplomatik pro-Palestina sekaligus menciptakan dilema kerja sama ekonomi dengan negara Teluk yang semakin dekat dengan Israel. Jika Saudi menyerah tanpa jaminan negara Palestina, preceden berbahaya tercipta: hak-hak bangsa bisa ditukar dengan keuntungan geopolitik. Hal ini juga berdampak pada harga energi global dan stabilitas investasi asal Timur Tengah di Indonesia.

Sumber Asli
CNN Indonesia Internasional
Tanggal
17 Juli 2026
Waktu Baca
5 menit