Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anthony Leong, menilai tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air harus dievaluasi secara komprehensif. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas kelangkaan dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Utara pada pekan lalu.
Menurut Anthony, penambahan armada mobil tangki saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan struktural dalam rantai pasok energi. Ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh perlu menyentuh aspek infrastruktur logistik, manajemen stok, hingga pemantauan distribusi secara waktu nyata agar penyaluran BBM lebih efektif dan tahan terhadap gangguan.
Kelangkaan BBM di Sumatera Utara bermula dari lonjakan permintaan yang tidak diantisipasi. PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi harian BBM di wilayah Medan meningkat 5–10 persen di atas rata-rata normal. Kondisi itu memicu antrean panjang dan kepanikan warga yang khawatir kehabisan pasokan.
HIPMI melihat persoalan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan kelemahan sistemik yang terlihat saat terjadi lonjakan kebutuhan mendadak. Anthony menyebut perlunya sistem mitigasi risiko yang kuat serta ketersediaan stok penyangga memadai untuk menghadapi potensi gangguan distribusi di masa depan.
Lebih dari itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam menjaga kelancaran distribusi. Koordinasi yang baik dinilai akan mempercepat pengambilan keputusan serta meminimalkan penyebaran informasi tidak akurat yang kerap memperparah kepanikan masyarakat.
Bagi pelaku usaha, khususnya di daerah, ketersediaan BBM yang stabil merupakan syarat mutlak berjalannya roda ekonomi. Gangguan pasokan berdampak langsung pada biaya logistik, operasional transportasi, hingga harga barang kebutuhan pokok. Ketidakpastian energi membuat iklim usaha kecil menengah rentan terhambat.
Di tingkat nasional, kejadian di Sumut menjadi lampu kuning bagi kesiapan sistem distribusi energi Indonesia yang memiliki tantangan geografis luas. Pulau-pulau terluar dan wilayah dengan akses terbatas kerap menghadapi kendala serupa jika tidak ada pemetaan risiko yang presisi dan penguatan jaringan logistik.
Pertamina Patra Niaga sendiri telah mengambil langkah mitigasi cepat. Perusahaan menambah 10 unit mobil tangki operasional dan 30 unit mobil tangki spot charter untuk memperlancar penyaluran di Medan. Mereka juga menambah 34 awak mobil tangki dari fuel terminal terdekat serta 16 personel dari Bekangdam.
"Saya melihat solusi jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan penambahan armada. Menurut saya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM," kata Anthony Leong dalam keterangannya, Jumat. Ia juga mengapresiasi inspeksi mendadak anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo yang memastikan fungsi pengawasan berjalan.
Langkah DPR tersebut, menurut HIPMI, menunjukkan bahwa pengawasan legislatif dapat mempercepat koordinasi antarpihak dan menjadi bahan evaluasi kebijakan distribusi ke depan. Sinergi dinilai kunci menjaga stabilitas pasokan serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Ke depan, normalisasi di Medan memberi pelajaran bahwa digitalisasi pemantauan stok dan distribusi perlu diperluas. Pada 14 Juli 2026, realisasi penyaluran BBM di Medan mencapai 104 persen dari target harian dengan operasional 149 unit mobil tangki. Pengoptimalan SPBU dan fuel terminal selama 24 jam terbukti efektif jika didukung personel memadai.
Pemerintah dan Pertamina dituntut membangun sistem peringatan dini berbasis data agar lonjakan permintaan terdeteksi lebih awal. Tanpa evaluasi menyeluruh, kelangkaan serupa berpotensi terulang di wilayah lain saat terjadi lonjakan konsumsi atau gangguan alam.
HIPMI turut menekankan bahwa pembinaan mitra operasional harus diperketat. Pelanggaran disiplin dalam distribusi harus ditindak agar standar keselamatan dan keandalan terjaga. Keandalan pasokan energi bukan sekadar soal kuantitas, melainkan juga tata kelola yang transparan dan akuntabel.