Pada 3 Juli 2006, pemerintah Hong Kong secara resmi mengumumkan kebijakan transformatif dalam sektor pelayanan publik. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem kerja lima hari dalam seminggu bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini diambil dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada 6,9 juta penduduk kota tersebut.
Sekretaris Pelayanan Sipil saat itu, Denise Yue Chung-yee, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang agar para pegawai dapat bekerja lebih fokus dan produktif tanpa harus terbebani oleh kewajiban kerja pada hari Sabtu. Menurut pemerintah, efisiensi yang meningkat akan berdampak positif pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat luas di seluruh wilayah Hong Kong.
Selain meningkatkan efisiensi internal, pemerintah Hong Kong juga mendorong warga untuk beralih menggunakan layanan berbasis digital dan elektronik. Dengan adanya sistem lima hari kerja, masyarakat diharapkan lebih memanfaatkan layanan melalui faksimili, surat, maupun internet. Langkah ini diproyeksikan dapat menghemat waktu serta biaya perjalanan yang biasanya dikeluarkan warga untuk mengurus keperluan administratif secara langsung di kantor pemerintah.
Pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun bagi masyarakat dan instansi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola kerja ini. Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari departemen-departemen terpilih sebelum nantinya diberlakukan secara menyeluruh di seluruh kantor pemerintahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang lebih fleksibel namun tetap terukur.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi penurunan daya saing kota akibat pengurangan hari kerja, Denise Yue memberikan jaminan bahwa total jam kerja seluruh staf pemerintah akan tetap sama. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan yang sangat matang selama berbulan-bulan untuk memastikan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu stabilitas pelayanan publik yang selama ini berjalan.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah Hong Kong untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan pegawai dan efektivitas pelayanan publik. Dengan mengedepankan inovasi dalam metode kerja, pemerintah yakin bahwa sistem lima hari kerja akan menjadi standar baru yang mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan efisien bagi seluruh warga negara.