Pemerintah Hong Kong baru saja mengusulkan perombakan signifikan pada struktur Dewan Medis (Medical Council) kota tersebut. Langkah ini diambil melalui rencana peningkatan proporsi anggota non-dokter atau lay members dari 25 persen menjadi 31 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan adanya keberagaman perspektif dalam pengawasan praktik medis di wilayah tersebut.
Sekretaris Kesehatan Hong Kong, Lo Chung-mau, secara resmi mengungkapkan amandemen terhadap Undang-Undang Pendaftaran Medis pada Jumat lalu. Ia menegaskan bahwa reformasi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara keahlian profesional dokter dan suara publik dalam dewan pengawas. Menurutnya, partisipasi yang lebih inklusif adalah kunci utama untuk mencerminkan pandangan masyarakat secara luas.
Selain meningkatkan jumlah anggota non-dokter, pemerintah juga berencana untuk memperketat mekanisme penanganan keluhan pasien. Salah satu poin krusial dalam usulan ini adalah kewajiban untuk mempublikasikan kerangka waktu penanganan setiap aduan. Langkah ini diambil guna meminimalisir keterlambatan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan.
Dorongan untuk melakukan reformasi ini muncul setelah adanya sorotan tajam terkait lambannya penanganan kasus medis di masa lalu. Salah satu pemicu utamanya adalah penundaan selama 15 tahun dalam penyelesaian keluhan terhadap Dr. Sit Sou-chi. Kasus tersebut melibatkan tuduhan malapraktik pada tahun 2009 yang mengakibatkan seorang anak mengalami cacat permanen.
Melalui transparansi waktu penanganan yang diwajibkan, pemerintah berharap tidak ada lagi kasus yang terbengkalai hingga belasan tahun. Publik kini menuntut akuntabilitas yang lebih nyata dari dewan pengawas medis agar hak-hak pasien dapat terlindungi dengan lebih efektif di masa depan.
Rancangan undang-undang (RUU) ini dijadwalkan untuk segera diajukan ke Dewan Legislatif pada 8 Juli mendatang untuk pembacaan pertama. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan memperkuat integritas profesi medis di Hong Kong sekaligus memperbaiki citra lembaga pengawas di mata masyarakat umum.