Pemerintah Hong Kong secara resmi telah mengusulkan penerapan kebijakan masa tenang (cooling-off period) selama tujuh hari serta hak pengembalian dana selama 14 hari bagi konsumen yang terikat kontrak prabayar di sektor kecantikan dan pusat kebugaran. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat terkait praktik perdagangan tidak adil dan metode penjualan bertekanan tinggi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha di sektor tersebut.
Kebijakan ini merupakan bagian dari tiga rekomendasi kebijakan utama yang diluncurkan pemerintah melalui konsultasi publik selama dua bulan ke depan. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menutup celah penegakan hukum dalam Ordonansi Deskripsi Perdagangan (Trade Descriptions Ordinance), khususnya pada sektor-sektor yang mengandalkan pembayaran di muka dalam jumlah besar dan kontrak jangka panjang.
Selain masa tenang, pemerintah juga mengusulkan pembatasan durasi kontrak maksimal selama dua tahun. Kebijakan ini dirancang agar konsumen memiliki waktu yang cukup untuk menilai apakah nominal pembayaran di muka yang mereka keluarkan sudah rasional dan sesuai dengan nilai layanan yang diterima, sehingga meminimalisir risiko kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen.
Dalam upaya memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga berencana memberikan wewenang lebih luas kepada Departemen Bea Cukai dan Cukai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan penerimaan pembayaran yang tidak sah atau manipulatif. Kewenangan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum bisnis yang kerap memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.
Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap taktik penjualan yang memaksa dan risiko yang melekat pada model konsumsi prabayar. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi fondasi iklim bisnis di Hong Kong.
Data pemerintah menunjukkan bahwa keluhan yang melibatkan sektor kecantikan dan kebugaran mencakup hampir 90 persen dari total sektor yang rentan terhadap praktik penjualan tidak pantas. Dengan adanya aturan baru ini, konsumen diharapkan memiliki ruang untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka setelah menandatangani kontrak, sehingga ekosistem bisnis yang lebih transparan dan adil dapat tercipta.