Biro politik Houthi di Yaman melayangkan kecaman keras terhadap Israel atas serangkaian pembunuhan terarah di Jalur Gaza. Kelompok tersebut secara tegas menyebut aksi militer Israel merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata yang terus berlangsung. Lebih jauh, Houthi menuduh Israel mendapatkan dukungan logistik langsung dari Amerika Serikat serta perlindungan politik dari forum global baru, Board of Peace (BoP).
Ketegangan ini memuncak setelah tewasnya Mohammed Abdulsalam al-Yazouri, seorang komandan senior Brigade Khan Younis Hamas. Yazouri yang juga merupakan anggota militer Brigade Qassam dilaporkan gugur dalam sebuah operasi serangan Israel di Gaza. Kematian sosok kunci ini memicu kemarahan di kalangan faksi militan yang kini semakin vokal menuntut pertanggungjawaban internasional atas eskalasi konflik di wilayah pendudukan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Houthi menegaskan bahwa aksi eliminasi komandan lapangan tidak akan mematahkan semangat perlawanan kelompok Palestina. Mereka justru menyerukan peningkatan dukungan global bagi perjuangan Palestina dan mendesak komunitas internasional untuk bersikap tegas terhadap apa yang mereka definisikan sebagai pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa. Seruan ini mencerminkan dinamika konflik yang kini meluas melampaui batas wilayah Gaza.
Board of Peace sendiri merupakan organisasi yang baru diresmikan pada Januari 2026. Forum ini dibentuk di bawah inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan mandat utama menangani konflik global termasuk krisis kemanusiaan di Palestina. Namun, kehadiran BoP justru menjadi pemicu perdebatan hangat di panggung diplomasi dunia karena struktur kepemimpinan dan agenda kerjanya yang dinilai kontroversial.
Keanggotaan BoP yang mencakup 22 negara, termasuk Indonesia, Argentina, Turki, Yordania, hingga Uni Emirat Arab, menuai sorotan tajam. Banyak pengamat internasional mempertanyakan efektivitas forum ini mengingat biaya keanggotaan yang fantastis serta peran ketua tetap yang dipegang oleh Trump. Keraguan publik semakin menguat terkait potensi tumpang tindih fungsi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga stabilitas global.
Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, telah memberikan pernyataan tegas terkait posisi BoP dalam ekosistem diplomasi. Ia menekankan bahwa forum tersebut tidak memiliki wewenang untuk menggantikan peran PBB. Meskipun demikian, kekhawatiran mengenai terpecahnya fokus diplomatik dunia akibat kehadiran BoP terus menghantui berbagai pihak, terutama di tengah krisis kemanusiaan yang membutuhkan langkah kolektif yang solid.
Di sisi lain, situasi di perbatasan Arab Saudi dan Yaman juga kian memanas. Kawasan Jazan yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Houthi telah berulang kali menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dan proyektil dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Arab Saudi secara konsisten mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional yang mengancam keselamatan warga sipil.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum seperti BoP membawa dilema diplomatik tersendiri. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip anti-penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, posisi Indonesia di dalam BoP menuntut konsistensi sikap. Dinamika ini menempatkan diplomasi Indonesia dalam tekanan untuk tetap vokal menyuarakan keadilan bagi Palestina di dalam forum yang justru dituduh oleh Houthi sebagai pelindung Israel.
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa kehadiran BoP berisiko menciptakan blok-blok baru dalam diplomasi global. Jika forum ini tidak mampu membuktikan netralitas dan efektivitasnya dalam menyelesaikan genosida di Palestina, legitimasi politik negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, bisa tergerus oleh sentimen publik domestik yang sangat pro-Palestina.
Ke depan, langkah selanjutnya bagi BoP adalah pembuktian atas misi perdamaian yang mereka gaungkan. Tanpa adanya tindakan nyata yang mampu meredam agresi Israel, forum ini dikhawatirkan hanya akan menjadi panggung politik bagi kepentingan negara-negara besar. Sementara itu, eskalasi di perbatasan Yaman-Arab Saudi diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya ketegangan regional akibat konflik di Gaza.
Tren diplomasi ke depan kemungkinan akan melihat pergeseran dari ketergantungan pada institusi multilateral tradisional menuju forum-forum yang lebih eksklusif namun sarat kepentingan. Bagi aktor-aktor non-negara seperti Houthi, narasi perlawanan yang mereka bangun akan terus difokuskan pada pengungkapan keterlibatan kekuatan besar dalam mendukung tindakan militer Israel.
Dunia kini menanti apakah Board of Peace mampu menunjukkan taringnya dalam menciptakan perdamaian, atau justru hanya akan menambah kerumitan dalam upaya penyelesaian konflik global. Keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam forum ini dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah organisasi ini akan diakui sebagai solusi atau sekadar alat politik baru di panggung internasional.