Pemerintah Benggala Barat baru‑baru ini menghapus telur dari menu makan siang gratis yang disediakan bagi siswa sekolah negeri. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah nasionalis Hindu yang baru terpilih menyatakan bahwa menu tersebut akan diubah menjadi sepenuhnya vegetarian. Sebagai gantinya, telur yang sebelumnya disajikan seminggu sekali digantikan dengan alternatif nabati seperti tahu, keju cottage, dan lentil.
Perubahan ini terjadi setelah pemerintah negara bagian menunjuk Masyarakat Internasional untuk Kesadaran Khrishna (ISKCON), yang dikenal sebagai gerakan Hare Krishna, sebagai penyedia makanan sekolah baru. ISKCON merupakan penyedia makan siang sekolah terkemuka di India yang hanya menyajikan makanan vegetarian. Seorang anggota senior ISKCON, Surovijoy Govinda Das, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan nutrisi dari telur dapat diimbangi atau bahkan dilampaui oleh protein dan vitamin berkualitas tinggi dalam menu nabati mereka.
Namun, tidak semua pihak setuju. Ahli gizi Sylvia Karpagam menyebut telur sebagai “standar emas” untuk kualitas protein. Di sisi lain, partai Perdana Menteri Narendra Modi sering mempromosikan vegetarianisme sebagai bagian dari agenda nasional, meskipun sebagian besar umat Hindu di India mengonsumsi daging dan ikan. Telur, yang dianggap non‑vegetarian oleh banyak umat Hindu, sebenarnya banyak dikonsumsi di negara tersebut.
Mantan Ketua Menteri Benggala Barat, Mamata Banerjee, mengecam aturan tersebut sebagai bertentangan dengan budaya lokal. Beberapa guru juga menyampaikan kekhawatiran mereka. Bagi banyak sekolah negeri, makan siang gratis telah menjadi daya tarik utama yang meningkatkan angka kehadiran. Guru Raja Dey, misalnya, mengatakan bahwa siswa datang dalam jumlah besar pada hari‑hari ketika telur disajikan.
Meskipun tidak ada data nasional yang secara eksplisit menghubungkan telur dengan tingkat kehadiran, angka resmi dari negara bagian Karnataka menunjukkan kenaikan signifikan. Tahun lalu, kehadiran meningkat dari 93,5% menjadi 98,97% setelah distribusi telur diperluas menjadi enam hari dalam seminggu. Di Indonesia, program makan siang gratis juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan angka kehadiran dan gizi siswa. Beberapa sekolah di Jawa dan Sumatra telah mengintegrasikan protein hewani seperti telur dan ikan ke dalam menu harian, dengan hasil yang serupa: peningkatan kehadiran dan perbaikan status gizi.
Namun, perdebatan antara vegetarianisme dan konsumsi protein hewani tetap hangat. Di India, kebijakan ini mencerminkan ketegangan antara ideologi politik dan realitas gizi. Di Indonesia, diskusi serupa muncul ketika pemerintah mendorong program “Bantuan Pangan Berbasis Sekolah” yang menekankan bahan lokal, termasuk telur dan susu. Pengalaman Benggala Barat dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menyeimbangkan pertimbangan ideologis dengan bukti nutrisi dan dampak nyata terhadap kehadiran siswa.
Ke depan, pemerintah Benggala Barat harus memantau dampak kebijakan tersebut terhadap kesehatan siswa dan angka kehadiran. Jika penurunan terjadi, mungkin perlu dipertimbangkan kembali untuk memasukkan sumber protein hewani yang terjangkau dan bergizi. Di sisi lain, jika menu nabati dapat memenuhi kebutuhan protein, hal ini bisa menjadi model bagi wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memastikan gizi anak tanpa melanggar keyakinan budaya atau agama.
Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk merefleksikan kebijakan pangan sekolah yang inklusif. Dengan keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia, setiap perubahan pada menu sekolah harus melibatkan dialog dengan ahli gizi, pendidik, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa tujuan meningkatkan gizi dan kehadiran tidak dikorbankan demi kepentingan ideologis belaka.