Pemerintah Indonesia secara tegas mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan untuk menahan diri dan mengutamakan penyelesaian damai. Seruan ini muncul menyusul insiden koersif yang melibatkan kapal penjaga pantai Cina terhadap personel militer Filipina di Second Thomas Shoal pada Senin, 20 Juli 2026.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Nabyl Achmad Mulachela, menekankan bahwa insiden tersebut menjadi pengingat keras mengenai urgensi relevansi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, segala bentuk gesekan di wilayah perairan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur diplomasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS.
Ketegangan di Second Thomas Shoal bermula ketika otoritas Filipina melaporkan adanya aksi tabrakan sengaja oleh kapal penjaga pantai Cina yang mengakibatkan salah seorang nelayan mengalami cedera. Sebaliknya, Beijing membantah tuduhan tersebut dengan mengklaim bahwa kapal patroli mereka justru ditabrak oleh kapal Angkatan Laut Filipina yang dinilai mengabaikan peringatan resmi.
Secara geopolitik, kawasan ini merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina berdasarkan hukum laut internasional yang juga telah diratifikasi oleh Cina. Kendati Manila terus mendesak Beijing untuk menghormati putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016, pihak Beijing hingga saat ini tetap bersikukuh tidak mengakui legalitas putusan tersebut.
Amerika Serikat merespons insiden ini dengan kecaman keras. Washington menilai pola tindakan Cina yang agresif terhadap operasi maritim sah Filipina telah merusak perdamaian regional. AS menegaskan bahwa perilaku Beijing tersebut bertentangan dengan komitmen mereka sendiri untuk menempuh penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog.
Bagi Indonesia, stabilitas Laut Cina Selatan bukanlah isu eksternal belaka. Mengingat posisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, setiap peningkatan eskalasi militer akan berdampak langsung pada keamanan maritim dan jalur perdagangan nasional. Indonesia memiliki kepentingan besar agar kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi ruang yang aman bagi lalu lintas ekonomi global.
Strategi yang didorong oleh pemerintah Indonesia adalah memperkuat kerangka kerja ASEAN. Melalui Treaty of Amity and Cooperation serta ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Jakarta berupaya memastikan bahwa negara-negara anggota dan mitra eksternal tetap memegang teguh komitmen perdamaian. Implementasi prinsip-prinsip dalam dokumen tersebut menjadi kunci untuk mencegah konflik terbuka.
Ketergantungan Indonesia pada stabilitas kawasan terlihat jelas dari pentingnya jalur Laut Cina Selatan bagi pasokan energi dan logistik. Jika ketegangan terus berlanjut, biaya asuransi pengiriman barang (freight cost) dapat melonjak, yang pada akhirnya memicu inflasi komoditas di dalam negeri. Oleh karena itu, diplomasi proaktif menjadi instrumen pertahanan paling strategis bagi Indonesia saat ini.
Nabyl menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lelah mendorong dialog sebagai satu-satunya jalan keluar. "Kami mendesak seluruh pihak untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam traktat ASEAN demi menjaga stabilitas kawasan yang lebih luas," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.
Ke depan, tantangan terbesar bagi ASEAN adalah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi penengah yang efektif di tengah persaingan kekuatan besar. Tren menunjukkan bahwa insiden kecil di laut seringkali menjadi pemicu krisis diplomatik yang lebih besar jika tidak segera diredam melalui komunikasi intensif.
Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah terciptanya protokol komunikasi krisis antara pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa mekanisme pencegahan insiden yang konkret di lapangan, risiko terjadinya salah perhitungan (miscalculation) akan terus membayangi wilayah perairan strategis tersebut.
Indonesia diprediksi akan terus memimpin upaya mediasi guna memastikan bahwa hukum internasional tetap menjadi panglima dalam penyelesaian sengketa wilayah. Konsistensi dalam memegang teguh posisi netral namun aktif akan menjadi modal utama diplomasi Indonesia di panggung internasional dalam menghadapi kompleksitas dinamika Laut Cina Selatan.