Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 yang dibuka di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (1/8) jadi panggung seruan keras agar Indonesia naik kelas jadi pemimpin diplomasi iklim global. Dino Patti Djalal, Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menilai perubahan iklim kini jadi "buta terbesar dalam urusan dunia" karena digeser oleh perang, lomba AI, dan perang dagang. Ia meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan komitmen di kertas, tapi turun ke lapangan multilateral — mulai G20 hingga COP31 di Antalya, Turki, November mendatang.
Ketua FPCI itu menegaskan posisi strategis Indonesia: anggota G20 yang anggotanya menyumbang hampir 80 persen emisi global, sekaligus negara dengan hutan tropis terbesar kedua setelah Amazon. "Dunia tidak punya penyerap karbon alami lebih besar dari hutan tropis. Itu leverage besar untuk membangun kerja sama internasional," ujar Dino. Ia juga menambahkan keanekaragaman hayati jadi aset kedua yang bisa dijadikan alat diplomasi, mengingat konvensi global soal biodiversitas sudah ada dan investor internasional siap menyuntikkan dana.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPKLH Moh Jumhur Hidayat mengiyakan analisis itu. Di pinggir forum, dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen luar biasa soal iklim, dan pemerintah tengah menyusun paket perdagangan karbon untuk dibawa ke COP31. "Banyak investor sudah datang ke Indonesia mendukung pembangunan lewat restorasi lingkungan," kata dia. Jumhur juga menegaskan kerugian biodiversitas jadi salah satu dari tiga krisis lingkungan utama selain perubahan iklim dan polusi.
Wacana diplomasi tak berhenti di hutan. Dino menyarankan Indonesia bicara terbuka dengan Amerika Serikat soal dampak mundurnya dari Perjanjian Paris. Saat AS kembali mendorong penggunaan batubara, beban emisi bergeser ke negara lain — termasuk Indonesia. "Kami berharap mereka mendengarkan," tegas Dino. Langkah konkret lain: partisipasi aktif di COP31 Antalya, di mana Indonesia bisa memimpin blok negara berkembang dalam negosiasi pembiayaan dan transfer teknologi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono memperkuat argumen itu dari sudut pembiayaan. Keterlibatan aktif di forum multilateral — G20, BRICS, hingga Climate Mobility Forum — bukan sekadar simbolik. "Keterlibatan kita di panggung internasional krusial untuk menutup celah pembiayaan iklim Indonesia, karena celah itu masih sangat besar," ujar Diaz. Ia menyoroti New Development Bank BRICS yang didorong mengalokasikan 40 persen pembiayaan untuk proyek hijau — peluang yang harus digarap.
Indonesia resmi jadi anggota BRICS sejak awal 2025, bergabung dengan Brasil, China, India, Rusia, Afrika Selatan, dan negara-negara Teluk. Meskipun awalnya fokus ekonomi, blok ini kini mengadopsi agenda lingkungan. Diaz mengingatkan forum yang tampak tidak relevan — seperti Climate Mobility Forum — justru bisa jadi pintu akses dana iklim internasional sambil membantu negara lain yang rentan terhadap migrasi akibat iklim.
Dalam sesi terpisah, Duta Khusus Iklim China Liu Zhenmin menyatakan kesiapan Beijing bekerja sama dengan Indonesia dan negara lain untuk kontribusi lebih besar menuju target global. Kolaborasi bilateral dengan China — investor terbesar energi terbarukan di dunia — bisa mempercepat transisi energi Indonesia, terutama di sektor PLTU batubara pensiun dini dan pengembangan rantai pasok baterai.
Analis iklim dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai seruan FPCI tepat sasaran tapi butuh follow-through kebijakan domestik. "Diplomasi iklim tidak bisa berjalan sendirian dari kebijakan dalam negeri. Kalau kita minta dana hijau global tapi regulasi perdagangan karbon domestik masih kabur, investor akan ragu," kata dia saat dihubungi Sabtu (2/8). Ia mencontohkan aturan teknis NEK (Nilai Ekonomi Karbon) yang belum sepenuhnya operasional meski UU Iklim sudah berlaku sejak 2021.
Sisi lain, keanekaragaman hayati jadi kartu as yang belum dimaksimalkan. Indonesia punya 17 persen spesies burung dunia, 12 persen mamalia, dan 16 persen reptil — tapi kerangka akses dan pembagian manfaat (ABS) bagi sumber daya genetik masih lemah. Jika dikelola baik, bioprospektoran farmasi dan kosmetik global bisa jadi sumber devisa sekaligus insentif konservasi. "Ini ekonomi biru dan hijau bersamaan," kata peneliti LIPI yang menolak disebut nama.
Menuju COP31, tim negosiatior Indonesia dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri dengan dukungan KLHK dan Bappenas. Agenda utama: memastikan mekanisme Artikel 6.2 Paris Agreement (bilateral carbon trading) berjalan lancar, merebut posisi di Loss and Damage Fund board, dan mendorong target pembiayaan adaptasi minimal USD 300 miliar per tahun untuk negara berkembang. Indonesia juga akan mengusulkan "Tropical Forest Finance Facility" — skema pembayaran berbasis hasil untuk konservasi hutan yang melibatkan investor swasta.
Tantangan domestic tetap menanti. Data KLHK menunjukkan laju deforestasi 2023-2024 naik 27 persen ke 234.000 hektar, didorong ekspansi kelapa sawit dan pertambangan. Sementara target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia butuh penurunan emisi 31,89 persen (upaya sendiri) hingga 43,2 persen (bantuan internasional) pada 2030. Tanpa penegakan hukum yang konsisten di daerah, diplomasi iklim di meja hijau berisiko jadi retorika kosong.
Langkah selanjutnya: INZS 2026 akan menghasilkan "Jakarta Climate Declaration" yang direncanakan diserahkan ke Presiden Prabowo minggu depan. Dokumen itu berisi rekomendasi konkret: percepat operasionalisasi bursa karbon nasional, kuatkan mandat BPKLH, dan bentuk tim diplomasi iklim tingkat tinggi yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Apakah deklarasi itu jadi roadmap nyata atau sekadar dokumen ceremonial — jawabannya akan terlihat di Antalya nanti.