Indonesia resmi menjadi salah satu dari 29 negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) melalui penandatanganan deklarasi di Shanghai, China, pada Kamis (16/7). Langkah ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk ikut menentukan arah kebijakan kecerdasan artifisial di tingkat internasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyatakan partisipasi tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola AI di dalam negeri. Keikutsertaan ini juga membuka jalan kolaborasi lintas negara dalam membangun ekosistem kecerdasan artifisial yang inklusif dan bertanggung jawab.
Pembentukan WAICO berlangsung di bawah kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi antarpemerintah yang independen dan nirlaba ini dirancang untuk mendorong inovasi serta penerapan AI yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dunia.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, hadir langsung dalam proses pendirian organisasi tersebut. Kehadirannya menunjukkan dukungan kuat dari badan dunia terhadap inisiatif penataan ekosistem AI yang selama ini tumbuh tanpa batas yurisdiksi yang seragam.
Latar belakang lahirnya WAICO tidak lepas dari kecepatan adopsi AI yang tidak merata antarnegara. Negara berkembang kerap tertinggal dalam standar etika dan regulasi, sementara kekuatan teknologi besar di negara maju menentukan arah pengembangan secara sepihak.
Indonesia masuk sebagai negara pendiri bersamaan dengan dorongan agar tata kelola AI tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Kerja sama ini diharapkan memperluas akses teknologi serta meningkatkan kapasitas nasional melalui transfer pengetahuan yang terstruktur.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam WAICO memiliki implikasi langsung terhadap ekonomi digital. Pemerintah menjadikan sektor digital sebagai salah satu mesin pertumbuhan nasional, dan kehadiran dalam forum global ini mempercepat transformasi di sektor bernilai tambah tinggi.
Dampaknya tidak terbatas pada level kebijakan. Pelaku usaha lokal, termasuk startup, dapat memperoleh referensi standar internasional yang memudahkan ekspansi ke pasar luar negeri. Masyarakat umum juga berpotensi menikmati layanan AI yang lebih aman dan terukur.
Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai pendiri menuntut kesiapan regulasi domestik. Tanpa payung hukum yang matang, partisipasi di forum global hanya akan menjadi simbolis tanpa pengaruh nyata pada perlindungan data warga.
Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia memperkuat posisi negara dalam pengembangan tata kelola AI global. Ia juga menekankan perluasan kolaborasi internasional sebagai kunci ekosistem yang bertanggung jawab.
Dalam rangkaian pendirian WAICO, Angga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku ketua delegasi Indonesia. Ia dijadwalkan mengikuti sesi persiapan informal dan pertemuan bilateral di Shanghai bersama pejabat terkait.
Ke depan, Indonesia perlu menetapkan peta jalan implementasi hasil kerja WAICO ke dalam kebijakan nasional. Sinergi antara Kementerian Komdigi dan pemangku kepentingan teknologi akan menentukan apakah negara mampu mengambil manfaat maksimal dari keanggotaan ini.
Tren tata kelola AI berbasis multilateral diprediksi menguat menyusul pembentukan organisasi ini. Indonesia yang sudah berada di dalam lingkaran pendiri memiliki peluang besar memengaruhi arah kebijakan sebelum standar global benar-benar mengikat.
Perspektif Indonesia: Teknologi AI sudah digunakan luas di Tanah Air, mulai dari layanan perbankan hingga administrasi publik. Namun, regulasi seperti Perpres tata kelola AI masih dalam tahap penyelesaian. Keikutsertaan di WAICO memberi momentum agar aturan lokal selaras dengan konsensus global. Indonesia juga punya peluang mendorong ASEAN membangun front bersama, mengingat negara Asia Tenggara rentan terhadap kesenjangan digital jika dibiarkan sendiri dalam negosiasi AI internasional.