Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi mengukuhkan komitmen kerja sama dalam tata kelola pasar karbon yang berkeadilan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat pengendalian perubahan iklim serta pelestarian lingkungan hidup di tingkat regional, sekaligus menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara di sektor ekonomi hijau.
Kolaborasi tersebut diresmikan melalui penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) penting di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Moh Jumhur Hidayat, bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, serta Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, menandatangani kesepakatan terkait perlindungan lingkungan hidup dan kolaborasi kredit karbon berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris.
Dalam keterangannya, Menteri LH Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa MoU ini menjadi payung hukum bagi berbagai kerja sama operasional ke depan. Ruang lingkup kerja sama mencakup pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara, pengembangan ekonomi sirkular, hingga penguatan tata kelola karbon yang transparan dan akuntabel guna menghadapi tantangan lingkungan global.
Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Kesepakatan ini dipandang sebagai fondasi krusial bagi kedua negara untuk melindungi ekosistem lintas batas sekaligus mempercepat mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme kredit karbon yang memiliki integritas tinggi dan adil bagi semua pihak.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi, kedua negara akan bersinergi dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil, riset bersama, serta pertukaran ahli teknis. Selain itu, inisiasi proyek percontohan inovatif akan dikembangkan untuk memperkuat ketahanan lingkungan di kawasan Asia Tenggara, yang diharapkan dapat menjadi model bagi negara lain dalam pengelolaan isu iklim.
Deputi Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, menekankan pentingnya integritas dan dampak sosial dalam proyek ini. Ia menyatakan bahwa kerja sama ini akan menyusun kerangka penyaluran pembiayaan iklim ke proyek-proyek berkelanjutan, seperti restorasi ekosistem pesisir dan pelestarian hutan, yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang paling terdampak oleh perubahan iklim.