Krisis armada penerbangan Iran mencapai titik nadir setelah maskapai nasional Iran Air mengonfirmasi bahwa 20 hingga 30 pesawat mereka hancur total selama eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari lalu. Kerusakan masif ini tidak hanya melumpuhkan operasional penerbangan sipil, tetapi juga semakin memperdalam keterpurukan industri dirgantara negara tersebut yang sudah lama tercekik oleh sanksi internasional berkepanjangan.
CEO Iran Air, Taher Abdolhai, mengungkapkan fakta mengejutkan dalam konferensi pers di Teheran bahwa armada yang tersisa kini berada dalam kondisi sangat kritis. Dari total 300 pesawat yang dimiliki negara, hanya sekitar 130 hingga 140 unit yang dinyatakan layak terbang sebelum perang meletus. Kini, jumlah tersebut terpangkas drastis akibat hantaman rudal dan serangan langsung yang menyasar infrastruktur serta aset udara milik maskapai.
Data yang dirilis menunjukkan bahwa setidaknya 70 hingga 80 pesawat menjadi target serangan selama periode konflik. Meski sebagian mengalami kerusakan yang dapat diperbaiki, satu pesawat Iran Air tercatat hancur lebur tanpa sisa. Situasi ini menciptakan efek domino bagi mobilitas warga Iran, mengingat akses terhadap suku cadang dan pemeliharaan pesawat modern hampir tertutup sepenuhnya akibat penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 2018.
Ketergantungan Iran pada armada tua menjadi bumerang ketika sanksi melarang mereka membeli pesawat baru dari manufaktur besar seperti Boeing maupun Airbus. Tanpa akses ke pasar global dan layanan perawatan resmi, Iran terpaksa melakukan kanibalisasi suku cadang dari pesawat yang sudah tidak beroperasi demi menjaga sisa armada tetap di udara. Upaya ini tentu tidak berkelanjutan dan mengancam keselamatan penerbangan secara jangka panjang.
Abdolhai menegaskan bahwa Iran sebenarnya membutuhkan setidaknya 1.000 pesawat penumpang untuk memenuhi kebutuhan transportasi domestik dan internasional yang memadai. Namun, dengan kondisi geopolitik saat ini, target tersebut tampak seperti mimpi di siang bolong. Keterbatasan keuangan dan kendala kepegawaian semakin memperumit upaya pemulihan maskapai yang mempekerjakan lebih dari 9.000 karyawan tersebut.
Menariknya, meskipun tekanan finansial dan operasional terus menghimpit, pemerintah Iran menolak keras wacana privatisasi Iran Air. Mereka berargumen bahwa maskapai tersebut merupakan aset strategis nasional yang melampaui kepentingan komersial semata. Bagi Iran, menjaga kendali penuh atas maskapai nasional adalah bagian dari ketahanan negara di tengah isolasi internasional yang semakin mengetat.
Bagi pembaca di Indonesia, kondisi ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kemandirian industri dirgantara dan diversifikasi rantai pasok. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas udara. Jika Indonesia menghadapi situasi serupa, ketergantungan pada satu atau dua produsen pesawat global bisa menjadi titik lemah yang fatal. Oleh karena itu, investasi pada perawatan mandiri dan diversifikasi sumber pengadaan komponen menjadi sangat krusial.
Situasi di Iran juga menyoroti kerentanan sektor penerbangan sipil terhadap konflik militer. Dalam hukum internasional, infrastruktur penerbangan sipil seharusnya dilindungi, namun kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Dampak dari kehancuran ini tidak hanya dirasakan oleh maskapai, tetapi juga oleh masyarakat luas yang kehilangan akses transportasi krusial untuk urusan medis, ekonomi, maupun sosial.
Ke depan, Iran diprediksi akan semakin sulit memulihkan sektor penerbangan sipilnya tanpa adanya perubahan drastis dalam peta politik regional. Biaya perawatan yang terus membengkak sementara pendapatan dari rute penerbangan internasional terus menyusut akan memicu defisit yang lebih dalam. Tanpa akses ke teknologi penerbangan mutakhir, armada Iran perlahan akan kehilangan relevansinya di kancah global.
Langkah selanjutnya yang mungkin ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan negara-negara non-blok atau sekutu strategis yang memiliki akses ke teknologi penerbangan alternatif. Namun, tantangan regulasi keselamatan penerbangan internasional (ICAO) akan tetap menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Dunia penerbangan Iran saat ini tengah berada dalam fase bertahan hidup, berupaya menjaga roda tetap berputar di tengah kepungan sanksi dan bara api konflik yang belum kunjung padam.