Pemerintah Inggris menargetkan penerbitan obligasi suveren berbasis teknologi buku besar terdistribusi atau distributed-ledger technology (DLT) pada awal tahun depan. Pengumuman disampaikan Menteri Keuangan Rachel Reeves dalam pidato tahunan Mansion House di distrik keuangan City of London, Selasa (15/7). Langkah ini akan menjadikan Inggris sebagai ekonomi maju pertama yang menerbitkan obligasi digital, atau yang disebut "Digital Gilt Instrument".
Inisiatif ini sebenarnya telah diumumkan sejak 2024 sebagai program pilot untuk menguji potensi efisiensi dan penghematan biaya bagi institusi keuangan. Reeves menegaskan bahwa setelah penerbitan perdana, penerbitan lanjutan sudah direncanakan. Bank of England (BoE) melalui Gubernur Andrew Bailey berkomitmen memastikan obligasi digital ini dapat digunakan sebagai jaminan dalam operasi pasar bank sentral.
Latar belakang kebijakan ini adalah dorongan modernisasi infrastruktur pasar modal yang masih bergantung pada sistem pencatatan tradisional. Proses penyelesaian transaksi obligasi konvensional saat ini memerlukan beberapa hari dan melibatkan banyak perantara. Dengan blockchain, pencatatan kepemilikan dan transfer aset dapat terjadi hampir instan, mengurangi risiko counterparty serta biaya operasional.
Pemilihan HSBC pada Februari lalu sebagai operator platform blockchain menandakan kesiapan teknis proyek ini. Bank raksasa tersebut akan mengelola infrastruktur teknis yang mendukung tokenisasi obligasi. Pilihan ini juga mencerminkan kepercayaan regulator terhadap kemampuan institusi keuangan besar dalam menjaga keamanan dan kepatuhan sistem baru.
Bagi pasar global, langkah Inggris ini menciptakan preseden penting. Ekonomi maju lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tengah mengamati perkembangan serupa namun belum menetapkan jadwal konkret. Keberhasilan pilot Inggris kemungkinan besar akan mempercepat adopsi serupa di yurisdiksi lain, mengubah lanskap pasar modal global secara fundamental.
Di sisi Indonesia, relevansi berita ini cukup signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan regulasi terkait aset kripto dan tokenisasi aset, namun penerbitan obligasi suveren berbasis blockchain belum ada di agenda dekat. Pengalaman Inggris bisa jadi rujukan teknis dan regulator bagi Indonesia jika suatu saat mempertimbangkan instrumen serupa untuk efisiensi manajemen utang negara.
Saat ini, pasar obligasi Indonesia masih beroperasi pada sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang sudah efisien namun terpusat. Adopsi DLT potensial menawarkan transparansi real-time, pecahan kepemilikan (fractional ownership) yang memudahkan investor ritel, serta interoperabilitas lintas batas. Namun tantangan regulasi, keamanan siber, dan kesiapan infrastruktur tetap jadi pertimbangan utama.
Andrew Bailey dalam pidatonya menekankan peran bank sentral sebagai penjaga stabilitas. "Kami akan bekerja memastikan Digital Gilt dapat berfungsi sebagai jaminan dalam operasi pasar BoE," ujarnya. Pernyataan ini kritis karena menandakan legitimasi penuh dari otoritas moneter terhadap instrumen berbasis blockchain, menghilangkan stigma "aset spekulatif" yang sering melekat pada teknologi terkait.
Reeves menambahkan bahwa inisiatif ini selaras dengan visi menjadikan London sebagai pusat keuangan global yang inovatif. "Kami ingin Inggris memimpin revolusi teknologi pasar modal, bukan hanya mengikutinya," tegasnya. Narasi ini mencerminkan strategi pasca-Brexit untuk mempertahankan daya tarik City of London di tengah persaingan dari Singapura, Hong Kong, dan Dubai.
Langkah selanjutnya yang dipantau pasar adalah detail teknis penerbitan: jangka waktu, kupon, ukuran emisi, dan mekanisme lelang. Partisipasi investor institusional global akan menjadi indikator kepercayaan pasar. Jika sukses, aliran dana ke obligasi digital bisa membuka pintu tokenisasi aset lain seperti saham, properti, dan komoditas.
Jangka panjang, tren tokenisasi aset tradisional (Real World Asset/RWA) diproyeksi tumbuh pesat. Laporan Boston Consulting Group memperkirakan nilai aset tertokenisasi global bisa mencapai 16 triliun dolar AS hingga 2030. Inggris dengan langkah perdana ini memposisikan diri di garis depan gelombang transformasi yang akan mendefinisikan era baru pasar modal.