Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi andalan tidak tergoyahkan meski ekonomi dunia menghadapi ketidakpastian berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu lalu, di hadapan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
Menko Polkam mengungkapkan data terbaru menunjukkan realisasi penanaman modal asing (PMA) pada semester pertama 2026 menyentuh angka 240 persen dari target yang ditetapkan. Capaian itu, menurutnya, bukan sekadar statistik melainkan bukti nyata kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang kokoh.
"Indonesia yang begitu luas, begitu banyak sumber daya alamnya, dan begitu banyak infrastruktur yang belum dibangun, daya tariknya sendiri terhadap penanaman modal asing sangat tinggi," ujar Djamari dengan tegas. Kalimat itu merangkum narasi yang kerap jadi andalan pemerintah: potensi demografi, kekayaan alam, dan celah infrastruktur sebagai tiga pilar daya tarik jangka panjang.
Di balik optimisme itu, Menko tidak menyangkal adanya tekanan eksternal. Ia menyebut dinamika global pascapandemi, eskalasi konflik antarnegara, serta gangguan rantai pasok energi dan pangan sebagai tantangan nyata yang harus diantisipasi. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga stabilitas makroekonomi agar getaran luar tidak merusak daya beli masyarakat.
Konteksnya, capaian 240 persen target PMA dicatat di tengah situasi investasi global yang mengkhawatirkan. UNCTAD mencatat aliran investasi langsung global tahun 2023 anjlok 2 persen ke level terendah sejak 2020. Di Asia Tenggara, beberapa negara tetangga justru mengalami perlambatan aliran modal masuk. Indonesia, dengan basis ekonomi domestik yang besar, justru menunjukkan ketahanan yang mengesankan.
Analis ekonomi melihat angka tersebut sebagai validasi atas reformasi regulasi berkelanjutan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan downstreaming mineral. Kedua kebijakan itu menciptakan kepastian hukum dan insentif bagi investor manufaktur berharga tinggi — mulai dari baterai kendaraan listrik hingga industri hijau — untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia.
Namun, tantangan klasik tetap mengintai. Perizinan yang berbelit, tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, serta keterbatasan tenaga kerja terampil sering jadi keluhan investor di lapangan. Menko Djamari menyadari hal ini dengan menekankan perlunya "pengelolaan yang tepat" agar potensial investasi benar-benar terjemahkan jadi pembangunan nyata, bukan sekadar angka di laporan BKPM.
Di sisi lain, realisasi PMA yang melampaui target membuka ruang fiskal yang lebih lega. Dana masuk bisa mendorong percepatan proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini bergantung pada APBN dan utang. Jika dikelola bijak, aliran modal asing ini bisa jadi katalisator transformasi struktur ekonomi dari berbasis komoditas ke berbasis industri hilir dan jasa bernilai tinggi.
Pemerintah daerah pun dipanggil berperan aktif. Menko meminta kepala daerah jadi "depan" dalam menyampaikan informasi transparan ke publik soal manfaat investasi bagi kesejahteraan warga. Narasi ini penting mengingat isu tenur lahan dan dampak lingkungan kerap jadi titik gesekan antara investor, pemerintah, dan masyarakat lokal.
Ke depan, Menko berkomitmen menjaga kepercayaan internasional agar investasi terus jadi salah satu locomotif pertumbuhan. Kunci nya ada pada konsistensi kebijakan, percepatan perbaikan ease of doing business, dan penegakan hukum yang tidak selektif. Tanpa tiga itu, angka 240 persen target semester ini berisiko jadi puncak yang sulit diulang, bukan fondasi pertumbuhan berkelanjutan.