Pendiri Network School, Balaji Srinivasan, mengumumkan penundaan rencana investasi senilai US$122 juta atau sekitar Rp 1,9 triliun (menggunakan kurs Rp 16.000/USD) di Forest City, Johor, Malaysia. Keputusan ini diambil menyusul penyelidikan otoritas Malaysia terkait dugaan keberadaan warga negara Israel di antara para peserta program startup komunitas tersebut.
Srinivasan, seorang investor asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa ada dua skenario ke depan bagi Network School di Malaysia. "Jika Malaysia menginginkan investasi teknologi global yang berkelanjutan, saya ingin bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menegosiasikan nota kesepahaman (MoU) agar Network School dapat melanjutkan operasional dan investasinya di negara ini," ujarnya melalui platform X. Ia menambahkan, "Alternatifnya, jika Anda tidak menginginkan investasi kami, atau dari rekan-rekan kami di dana bernilai miliaran dolar dan perusahaan triliunan dolar, kami tentu akan menghormati keinginan Anda dan mengalihkan modal kami ke negara lain."
Keputusan untuk menahan investasi ini berdampak pada rencana ekspansi Network School yang digadang-gadang bernilai lebih dari RM500 juta (sekitar Rp 1,7 triliun). Penyelidikan mendalam ini dipicu oleh sorotan publik atas klaim bahwa beberapa peserta program memasuki Malaysia menggunakan paspor negara lain. Malaysia, yang merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina, memiliki kebijakan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel karena tidak adanya hubungan diplomatik kedua negara. Namun, dilaporkan bahwa tidak ada undang-undang spesifik yang melarang warga Israel menggunakan paspor negara kedua.
Dalam pernyataannya, Srinivasan mengklaim bahwa Network School telah menginvestasikan lebih dari RM100 juta (sekitar Rp 340 miliar) di kampusnya di Forest City. Ia juga menyebutkan bahwa puluhan warga Malaysia telah dipekerjakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di berbagai tingkatan, mulai dari eksekutif hingga staf operasional. "Kami juga telah merevitalisasi proyek Forest City yang bernilai miliaran dolar, menyebabkan apresiasi properti bernilai jutaan ringgit," klaimnya.
Forest City, yang berlokasi di Iskandar Puteri, kerap diberitakan media sebagai "kota hantu" karena banyaknya unit hunian yang kosong dan area yang sepi. Srinivasan berpendapat bahwa sebuah "kisah sukses yang sedang berkembang bernilai miliaran dolar" berisiko terganggu oleh apa yang ia sebut sebagai "cerita palsu yang disebarkan oleh akun anonim". Ia merujuk pada unggahan Instagram pada 10 Juli oleh Malaysian Protest 4 Palestine (MP4P), sebuah kelompok advokasi pro-Palestina, yang telah mendapatkan lebih dari 72.000 suka.
MP4P menuduh Network School menjadi "tempat berkumpul bagi para pengusaha Israel", mengutip postingan di Reddit yang menunjukkan warga Israel berbagi cara mereka memasuki Malaysia untuk mengikuti program Network School di Forest City. Kelompok tersebut juga menduga bahwa pertanyaan skrining bagi calon peserta wawancara mencakup topik mengenai Israel, teknologi militer, dan politik.
Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri Malaysia telah memerintahkan penyelidikan terhadap Network School. Pemerintah menegaskan tidak akan berkompromi dengan individu atau organisasi mana pun yang menyalahgunakan fasilitas imigrasi Malaysia atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum serta dapat membahayakan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kedaulatan negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga telah menyatakan bahwa pemerintah akan mengusir warga Israel mana pun yang terbukti terlibat dalam Network School.
Namun, laporan media lokal pada Kamis lalu mengindikasikan bahwa departemen imigrasi belum menemukan bukti keberadaan warga negara Israel di Network School. Inspeksi terhadap 266 warga asing dari 40 negara menunjukkan dokumen yang sah, meskipun pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan masuk dan hukum lainnya.
Srinivasan menegaskan bahwa Network School telah "bekerja sama sepenuhnya" dengan pihak berwenang dan anggota jaringannya "tidak punya apa-apa untuk disembunyikan". "Saat ini, semua investasi lebih lanjut yang kami rencanakan di Malaysia ditunda sampai kami mendapatkan jaminan yang cukup bahwa masalah seperti ini tidak akan terulang. Begitu juga dengan rencana investasi banyak teman kami, termasuk eksekutif dan investor di perusahaan teknologi global yang kami bawa ke Forest City," katanya.
Ia menambahkan, jika Malaysia berambisi menjadi salah satu dari 20 pusat teknologi terkemuka dunia dan menginginkan investasi teknologi global yang berkelanjutan, Network School siap membahas nota kesepahaman (MoU) dengan Putrajaya. Srinivasan mencontohkan kesepakatan serupa yang baru-baru ini ditandatangani antara Solana Foundation dan pemerintah Kazakhstan untuk memajukan industri kripto di Asia Tengah melalui edukasi dan dukungan startup.
Di sisi lain, kehadiran komunitas "digital nomad" di Forest City, meskipun kontroversial, dilaporkan membawa dampak positif pada bisnis lokal. Warga dan pekerja di sana mengakui bahwa komunitas tersebut telah meningkatkan aktivitas ekonomi di area yang sebelumnya terkesan sepi dan terbengkalai.
Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi Malaysia dalam menyeimbangkan antara menarik investasi asing, terutama di sektor teknologi, dengan menjaga kedaulatan negara dan sensitivitas politik, khususnya terkait isu Palestina. Kebijakan imigrasi yang ketat namun fleksibel menjadi kunci bagi negara-negara berkembang seperti Malaysia untuk dapat bersaing memperebutkan talenta dan modal global di era digital.
Bagi Indonesia, kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting. Dalam upaya menarik investasi teknologi dan startup global, Indonesia perlu memiliki kerangka regulasi yang jelas dan transparan, namun tetap tegas dalam menjaga keamanan nasional. Diskusi terbuka antara pemerintah, pelaku industri, dan publik mengenai potensi risiko dan manfaat menjadi krusial untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan.