Teheran mengeluarkan peringatan keras kepada komunitas internasional pada hari Jumat, menandai eskalasi retorik dalam konfrontasi berkepanjangan dengan Washington. Mohsen Rezai, yang memimpin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menyatakan secara tegas bahwa negara mana pun yang berpartisipasi dalam apa yang disebutnya "perang ekonomi" yang dikobarkan oleh Amerika Serikat akan dicap sebagai musuh Republik Islam.
Pernyataan itu disampaikan melalui siaran televisi negara, menjawab tekanan diplomatik terbaru dari administrasi Donald Trump yang mendesak sekutunya — termasuk China — untuk bergabung dalam upaya mengisolasi ekonomi Iran. Rezai tidak hanya mengancam konsekuensi diplomatik, tetapi juga menyinggung tindakan militer langsung terhadap aset ekonomi AS di wilayah Timur Tengah.
"Sejauh ini, kami hanya menargetkan pangkalan militer," kata Rezai, merujuk pada serangkaian pertukaran tembak yang telah berlangsung hampir enam bulan. "Tapi jika mereka ingin menjatuhkan sanksi ekonomi kepada kami, Amerika Serikat memiliki perusahaan minyak dan ekonomi di sekitar Iran maupun di tempat lain, dan kami akan menyerang perusahaan-perusahaan tersebut." Ancaman itu mengarah pada infrastruktur energi vital yang tersebar di teluk Persia dan negara-negara tetangga.
Latar belakang perebutan ini bermula dari kebijakan "tekanan maksimal" yang digulirkan Trump sejak menarik AS dari Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA) pada 2018. Sanksi bertingkat telah melumpuhkan ekspor minyak Iran, mendorong inflasi melonjak, dan melemahkan nilai rial. Bulan-bulan terakhir, Washington memperluas jaringan sanksi ke sektor petrokimia, perbankan, dan transportasi laut, sambil meminta negara-negara pembeli minyak Iran untuk mengurangi impor hingga nol.
China, sebagai pembeli minyak Iran terbesar dan mitra strategis, menolak ikut serta. Beijing berargumen bahwa sanksi unilateral tidak akan menyelesaikan krisis keamanan di Timur Tengah, justru akan memperparah ketidakstabilan. Pendekatan ini mencerminkan kepentingan energi China dan keinginan mempertahankan keseimbangan kekuatan regional yang menguntungkan proyek Belt and Road.
Sementara itu, Uni Emirat Arab — salah satu mitra dagang tradisional Iran di teluk — baru-baru ini mengumumkan penangguhan seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Teheran hingga pemberitahuan lebih lanjut. Langkah Abu Dhabi menandakan pergeseran signifikan: negara-negara Teluk yang selama ini memanfaatkan posisi netral untuk menjadi saluran perdagangan terselubung kini mulai memilih sisi, tertekan oleh ancaman sekunder AS dan kebutuhan menjaga akses ke sistem keuangan global.
Bagi Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam dinamika keamanan Timur Tengah, dampak sekunder tidak bisa diabaikan. Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan di Selat Hormuz akan membebani anggaran subsidi energi dan imbalan nilai tukar rupiah. Indonesia juga mengirim ratusan ribu TKI ke negara-negara Teluk; eskalasi militer berpotensi memaksa evakuasi massal dan memutus aliran remittance yang vital bagi ekonomi rumah tangga di NTB, NTT, dan Jawa Tengah.
Di sisi diplomatik, Jakarta yang menjabat kursi non-permanen DK PBB 2025-2026 memiliki peluang mendorong resolusi damai, namun harus berhati-hati agar tidak terlihat memihak. Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan imbauan warga di wilayah konflik untuk meningkatkan kewaspadaan, namun belum mengeluarkan larangan perjalanan resmi.
Analis keamanan regional menilai ancaman Rezai menyerang aset minyak AS bukan sekadar bluff. Pasukan Revolusioner Iran (IRGC) telah mendemonstrasikan kemampuan menembak rudal balistik presisi dan drone kamikaze ke target tetap di Arab Saudi dan Irak pada 2019-2020. Jika Tehran mengeksekusi ancaman, pasokan minyak global bisa terganggu 15-20 persen dalam hitungan hari, memicu kenaikan harga instan melebihi 100 dolar per barel.
Namun, Iran sendiri menghadapi dilemnya. Ekonomi domestik sudah rapuh; pertumbuhan PDB 2025 dikontraksi 1,2 persen menurut FMI, pengangguran muda melebihi 25 persen, dan protes lapangan kerja meletus di beberapa kota besar. Perang total dengan AS dan sekutunya akan mempercepat kolaps internal — risiko yang dihitung para hardliner di Teheran.
Langkah selanjutnya kemungkinan besar berlangsung di meja diplomasi terselubung. Oman dan Qatar, yang menjaga saluran komunikasi dengan kedua belah pihak, dipercaya menggelar shuttle diplomacy untuk mencegah kesalahan kalkulasi. Sementara itu, pasar minyak dan investor global memantau setiap retorik baru dari Teheran dan Washington sebagai sinyal apakah konflik akan terbatas pada perang bayangan, atau melonjak menjadi konfrontasi terbuka yang mengubah tata niaga energi dunia.